REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI kembali menggelar Rapat Paripurna dengan protokol Covid-19 pada Selasa (5/5) sore. Dalam rapat tersebut, sejumlah interupsi bermunculan dari para anggota mulai dari rapat implementasi kartu prakerja hingga kembali masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Tenggara.
Berbagai fraksi di DPR melalui rapat-rapat komisi kerap mendapatkan kecaman soal kartu prakerja. Alasannya, pemilihan vendor penyedia latihan kartu prakerja tidak jelas, tidak transparan, bahkan tak melalui sistem tender. Konten prakerja bahkan dinilai buang-buang anggaran.
Pernyataan mengecam Kartu Prakerja salah satunya muncul dari Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Ia menyoroti berbagi permasalahan dalam kartu prakerja seperti sistem registrasi online yang belum bisa diakses oleh masyarakat di seluruh indonesia. Sebab, hanya 60 persen daerah yang punya akses internet.
Ia juga menyoroti pengelolaan yang tidak tepat dalam situasi pandemi dengan alokasi anggaran 5,6 T. "Sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa indo dan tidak transparan," ujar politikus PKS itu.
Sebab itu, fraksinya meminta pemerintah menghentikan program kartu prakerja. Anggaran prakerja dapat dialihkan untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pascapandemi.
Pembelaan soal prakerja muncul dari Fraksi Golkar melalui anggotanya, Misbakhun. Ia mengklaim, kartu prakerja yang merupakan janji kampanye Jokowi ini adalah modifikasi bantuan dalam bentuk semi tunai. Ia mengklaim, siapa saja yang sedang mencari kerja korban PHK hingga masyarakat terdampak covid bisa mendapat bantuan kartu prakerja.
Misbakhun juga bersikeras tidak ada sentuhan aparat negara dengan pencari kerja. "Ini tidak ada persentuhan apapun tidak ada kongkalikong di sana tidak ada anggaran dijadikan bancakan di sana diakses melalui digital melalui media daring," kata Misbakhun.
Ia menyebut, masyarakat harus paham bahwa pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya selain kartu prakerja ini. Namun, Misbakhun juga tak memberikan pembelaan soal yang dipermasalahkan oleh Fraksi lain seperti soal pemilihan vendor hingga konten.
Ia hanya meminta masyarakat untuk mendukung penuh pemerintah. "Pandangan saya kita harus mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah karena ini memiliki nilai kebaikan bagi rakyat indonesia. pemerintah ingin aktif dan terjun langsung menangani covid 19 salah satunya kartu prakerja. Untuk itu mari kita harapkan dukungan dari semua pihak kepada program pemerintah itu," kata Misbakhun.
Anggota Komisi II DPR RI dari Demokrat Herman Khaeron mempersoalkan TKA Cina yang terus menerus masuk ke Sulawesi. Ia menyebut, tidak adil bila ada banyak WNI yang di PHK namun TKA Cina terus masuk. Herman mengingatkan, DPR harus bersuara terkait 500 tenaga kerja asing yang mungkin masih banyak lainnya yang akan masuk ke Indonesia
"Di tengah banyaknya PHK, marilah kita bersuara karena bagaimana pun anak-anak bangsa kita ini juga memiliki kemampuan yang saya kira harus kita dorong, kita harus beri ruang yang cukup dan tentu untuk berkarir lebih baik lagi, dibandinkan dengan ruang pekerjaan yang kemudian diambil tenaga kerha asing," ujar Politikus Demokrat itu.
