REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar MPR RI tak berhenti menyalurkan bantuan kemanusiaan ke berbagai elemen masyarakat. Setelah sebelumnya ditujukan kepada guru ngaji, ustadzah, seniman, pengemudi ojek online, dan supir taxi, kali ini bantuan paket sembako diberikan untuk para supir bajaj. Bantuan ratusan paket sembako berisi beras, mie instan, minyak goreng, sabun, kornet, kecap dan teh.
"Para supir bajaj adalah bagian dari kelompok masyarakat yang mengandalkan pendapatan harian. Mereka biasanya mengantarkan pegawai yang turun dari stasiun KRL menuju kantor. Ataupun mengantar ibu-ibu ke pasar. Ditengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya memerangi Covid-19, praktis kegiatan perkantoran maupun jual beli di beberapa pasar terhenti sebagian. Membuat pendapatan para supir bajaj turun tajam," ujar Bamsoet usai memberikan bantuan kepada para supir bajaj, di daerah Pulogadung Jakarta, Jumat (8/5).
Acara pembagian sembako kepada supir Bajaj ini dihadiri oleh Ketua Paguyuban Tarmiji, Bajaj Jakarta Timur, Kapolsek Pulogadung Jakarta Timur, Ketua Umum Motor Besar Indonesia (MBI) Rio Castelo, Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier dan Wakilnya Amriyati.
Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, dari pengakuan para supir bajaj, jangankan untuk membawa uang pulang ke rumah, membayar setoran kepada pemilik bajaj saja relatif susah. Sepinya tarikan membuat uang yang masuk ke kantong mereka kosong.
"Sedikit bantuan ini, paling tidak bisa membantu meringankan beban mereka. Dan diharapkan masyarakat lainnya ikut membantu,” tutur Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan APBD mencapai 87,95 triliun, bisa merealokasi anggarannya untuk memperbesar bantuan sosial agar cakupannya bisa menyentuh berbagai kelompok masyarakat. Mengingat DKI Jakarta merupakan epicentrum penyebaran Covid-19, pencegahan melalui PSBB yang turut membuat pendapatan beberapa kelompok masyarakat menurun harus diantisipasi dengan pemberian bantuan sosial.
"Sekelas Pemprov Ibu Kota dengan managemen kerja aparatur sipil negara yang profesional, seharusnya tak perlu lama berkutat dengan data siapa yang berhak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak berhak. Terlalu lama menyalurkan bantuan akibat lemahnya birokrasi, akan membuat rakyat semakin sengsara. Jangan sampai rakyat yang tak terkena Covid-19, malah menderita akibat kelaparan," pungkas Bamsoet.
