Saturday, 19 Jumadil Akhir 1446 / 21 December 2024

Saturday, 19 Jumadil Akhir 1446 / 21 December 2024

Bantu Supir Taksi, Bamsoet Minta Harga BBM Diturunkan

Rabu 13 May 2020 16:38 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Ketua MPR Bamsoet memberikan bantuan kepada para supir taxi Express di kawasan Pesanggrahan Bintaro, di Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ketua MPR Bamsoet memberikan bantuan kepada para supir taxi Express di kawasan Pesanggrahan Bintaro, di Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Foto: MPR
Ketua MPR Bamsoet kembali memberi bantuan kepada supir taksi ekspress

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) dan Relawan 4 Pilar kembali memberikan bantuan kepada para supir taksi. Sekaligus mendorong pemerintah melalui Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), menyusul turunnya harga minyak dunia dari semula rata-rata di kisaran 60 dolar AS per barel menjadi sekitaran 30 dolar AS per barel.

"Ketika harga minyak dunia naik, pertamina begitu cepat menaikan harga BBM. Harusnya ketika harga minyak dunia turun, pertamina juga cepat menurunkan harga BBM. Berdasarkan perhitungan kasar, seharusnya saat ini harga BBM bisa turun Rp 1000 hingga Rp 1500 per-liter. Atau paling tidak, ada kebijakan khusus untuk perusahaan taxi. Pendapatan para supir taxi yang sudah menurun karena sepinya penumpang lantaran pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan terbantu dengan turunnya harga BBM," ujar Bamsoet usai memberikan bantuan kepada para supir taxi Express di kawasan Pesanggrahan Bintaro, di Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Mantan Ketua DPR RI ini mengajak semua elemen masyarakat terus bergotong royong membantu sesama yang kesulitan lantaran pendapatannya menurun akibat pandemi Covid-19. Bamsoet juga mengingatkan para pemimpin di daerah maupun kalangan lainnya untuk mencontoh solidaritas gotong royong yang telah ditunjukan masyarakat. 

"Pemimpin jangan justru mempolitisasi bantuan sosial yang sejatinya berasal dari uang rakyat. Masih banyak ditemukan di daerah, pendistribusian bantuan sosial sangat kental dengan nuansa politisasi. Hal ini juga harus menjadi perhatian Bawaslu, yang juga sudah mengingatkan para kepala daerah yang akan maju di Pilkada, agar jangan memanfaatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD demi kepentingan politik pribadinya. Kecuali kalau bantuan tersebut memang berasal dari kocek yang bersangkutan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, para pemimpin seyogyanya lebih sensitif. Semua didasarkan pada semangat keikhlasan dan kebangsaan, perasaan senasib sepenanggungan.

"Pandemi Covid-19 seharusnya justru membuka mata batin para pemimpin agar lebih dekat lagi kepada rakyat. Sekaligus menjadi pembuktian seberapa kuat dan tangguhnya kepemimpinan mereka ditengah krisis multidimensi ini. Bukan justru menjadikan bencana dan kesengsaraan rakyat sebagai komoditas politik dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan berlindung dibalik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial," pungkas Bamsoet.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler