REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Nidia Zuraya*
Tahun ini pandemi Covid-19 membuat warga tidak bisa melakukan kegiatan di tempat kerja, sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, tempat pertemuan, dan fasilitas umum. Warga harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan menerapkan kebiasaan baru untuk mencegah penularan virus Covid-19, yang telah menimbulkan krisis kesehatan di berbagai belahan dunia.
Kini, pemerintah ingin menggerakkan lagi aktivitas masyarakat secara normal meskipun krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum benar-benar berakhir. Aktivitas tersebut rencananya mulai diterapkan awal Juni mendatang.
Kembalinya masyarakat beraktivitas secara normal ini diharapkan akan kembali menggerakan kegiatan perekonomian nasional, yang terpuruk akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal pertama tahun ini hanya 2,97 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kebijakan kenormalan baru atau new normal ini ditujukan untuk semua sektor usaha. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah telah membuat panduan bekerja di situasi new normal.
Panduan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
Kebijakan new normal mungkin memang diharapkan sebagian masyarakat. Khususnya, mereka yang bergantung pada penghasilan harian yang telah lama menganggur karena virus corona.
Banyak pihak melihat pemulihan aktivitas warga yang berubah akibat pandemi Covid-19 ini sebagai harapan baru. Karena sudah hampir tiga bulan sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Corona pertama di Indonesia, kehidupan berjalan tidak seperti biasanya
Jika aktivitas ekonomi kembali berjalan, dampak paling nyata yang dirasakan adalah berkurangnya angka pengangguran, dan tersedianya berbagai lapangan pekerjaan. Dengan begitu, daya beli masyarakat diharapkan bisa kembali pulih seperti sebelum pandemi Covid-19 muncul.
Wabah Covid-19 membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih untuk kompensasi menurunnya daya beli masyarakat. Mulai dari program bantuan sosial (bansos), kartu prakerja hingga relaksasi kredit.
Kegiatan normal baru di tengah pandemi Covid-19 ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi ada potensi untuk meningkatkan perekonomian, tapi di sisi lain ada risiko peningkatan kasus positif virus corona.
Bahkan negara yang berhasil menerapkan normal baru pun tetap terkena gelombang kedua kasus infeksi corona. Di Amerika Serikat, misalnya, produsen otomotif asal Negeri Paman Sam Ford Motor harus melakukan buka tutup pabrik sebanyak tiga kali gara-gara ada karyawannya yang positif Covid-19.
Lain lagi cerita di Korea Selatan. Negeri Ginseng tersebut terpaksa menutup lagi ratusan sekolah setelah kasus infeksi corona meningkat lagi. Kondisi serupa juga terjadi di Prancis, setelah negara Uni Eropa tersebut memutuskan untuk membuka kembali sekolah-sekolah di sana.
Kesadaran bersama untuk beraktivitas di luar rumah dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, yakni memakai masker wajah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan tidak keluar rumah jika tidak diperlukan menjadi kunci keberhasilan Indonesia menapaki era baru ekonomi normal.
Perilaku seperti itu harus diterima masyarakat dan terus menerus dilakukan sebagai gaya hidup baru. Sehingga di kemudian hari kita tidak akan mendengar kabar munculnya klaster Indogrosir dan klaster pabrik rokok lainnya.
Jika kesadaran baru kolektif ini tidak terbentuk, kebijakan kenormalan baru yang digagas pemerintah justru bakal menjadi bumerang yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jatuh lebih buruk dari skenario terburuk yang sudah banyak diperkirakan oleh berbagai lembaga saat ini.
Lantas apakah era new normal ini menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia? Balik lagi, itu semua tergantung pada kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus corona yang hingga kini belum ada vaksinnya.
Kini, semua sektor usaha sedang bersiap untuk menyongsong era baru ekonomi normal, dengan mengubah krisis menjadi sebuah harapan baru. Sehingga dalam jangka waktu dua bulan, seperti harapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dunia usaha bisa beradaptasi dengan tatanan ekonomi baru yang akan terbentuk di Indonesia.
*) Penulis adalah wartawan Republika.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika