REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyarankan pemerintah untuk menunda pemberlakukan new normal atau normal baru pada lembaga pendidikan. Saran ini setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara resmi mengumumkan ada 800 anak Indonesia terpapar Covid-19 hingga akhir Mei 2020.
Ahmad Basarah meminta pemerintah menaruh perhatian besar pada keselamatan anak-anak peserta didik dari ancaman pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah sebaiknya belajar dari pengalaman pahit Korea Selatan yang meliburkan kembali 838 sekolahnya pada Jumat (29/5) setelah kasus Covid-19 di Ibu Kota Seoul melonjak kembali.
Dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (31/5), dia mengatakan, selain pertimbangan keselamatan anak-anak, sektor pendidikan berbeda dengan sektor usaha yang aktif atau tidaknya langsung berdampak pada hajat hidup orang banyak. "Jika belajar secara online masih bisa, sebaiknya sektor pendidikan tidak terburu-buru mengikuti kondisi new normal," katanya menegaskan.
Basarah menyarankan pemerintah melakukan studi mendalam sebelum memutuskan untuk membuka kembali semua sekolah di Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Ia menambahkan semua pihak tidak boleh main-main saat membuat keputusan soal membuka kembali sekolah menyusul ada lebih dari 800 anak di Indonesia terpapar Covid-19.
Apalagi dari angka tersebut, 129 di antara mereka meninggal dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) dan 14 anak lainnya meninggal dengan status terkonfirmasi positif Covid-19. Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI itu menyatakan keselamatan anak-anak peserta didik wajib menjadi perhatian utama.
Menurut dia, dengan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) nasib generasi muda yang potensial itu bisa diselamatkan. Basarah lantas mempertanyakan alasan harus terburu-buru meninggalkan cara belajar virtual itu untuk seluruh jenjang pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi.
"Mari bersama-sama kita kaji secara mendalam terlebih dahulu soal ini sebelum kita mengambil keputusan penting. Jangan sampai kita menyesali keputusan kita sendiri pada masa depan," katanya menekankan.
Basarah mengemukakan model pendidikan jarak jauh yang sudah dipersiapkan secara bertahap dan matang sebelumnya hendaknya dijadikan prioritas pada saat pandemi Covid-19. Ini termasuk mempersiapkan infrastruktur pendukungnya.
Ia berpendapat pengalokasian dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk beli pulsa dan lain-lain masih perlu diteruskan sampai situasi benar aman dari wabah Covid-19. "Semua pihak tidak perlu terburu-buru untuk melakukan aktivitas pembelajaran dengan tatap muka langsung," katanya menandaskan.
Pembelajaran jarak jauh, lanjut dia, masih tepat pada saat ini sambil mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia berkurang atau aman. "Perlu sabar menunggu hingga situasi benar-benar aman, khususnya untuk sektor pendidikan," katanya.
Sektor pendidikan, menurut dia, hendaknya menjadi yang terakhir diaktifkan kembali ke kondisi normal baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika