REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Zoom dilaporkan sedang mengembangkan fitur baru yang dapat memblokir pengguna berdasarkan lokasi geografis. Hal itu dilakukan setelah mereka menangguhkan tiga akun pengguna yang berbasis di Hong Kong dan AS atas permintaan pemerintah China.

Zoom banyak menuai kritikan karena menangguhkan akun yang menjadi tuan rumah pertemuan untuk memperingati tragedi Tiananmen pada 4 Juni. Dalam unggahan blog, dikutip dari The Verge, Senin (15/6), Zoom mengatakan telah mengembalikan akun dan mengembangkan alat yang memungkinkan pemblokiran.

"Selama beberapa hari ke depan, Zoom mengembangkan teknologi yang memungkinkan kami untuk menghapus atau memblokir di tingkat peserta berdasarkan geografis," kata Zoom, dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman itu akan memperburuk kekhawatiran bahwa Zoom dengan senang hati memenuhi keinginan pemerintah China. Zoom mengungkapkan, mereka mendapat permintaan dari pemerintah China pada Mei dan awal Juni untuk menghentikan empat pertemuan yang digelar dalam rangka memperingati tragedi Tiananmen. Kesediaan Zoom untuk mematuhi permintaan pemerintah China mendapat kritikan tajam dari aktivis pro-demokrasi.

"Perusahaan dengan hati nurani tidak boleh menerima permintaan dari kediktatoran," kata Wang Dan, salah satu aktivis yang terpengaruh tindakan Zoom.

Wang Dan mengungkapkan bahwa sejak saat itu timnya beralih menggunakan Google. Sebagai perusahaan Amerika, Zoom memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai Amerika.

Aktivis lainnya, yang berbasis di Hong Kong, Lee Cheuk-Yan, mengatakan kepada The Guardian bahwa dia menggunakan Zoom untuk menjangkau aktivis yang berada di China. "Tujuan saya membuka Zoom adalah untuk menjangkau orang-orang China daratan, menghindari sensor partai Komunis Tiongkok. Kebijakan ini mengalahkan tujuan awal saya," kata dia, menyebut tanggapan Zoom "memalukan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika