REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mendorong Peran Pemerintah Indonesia untuk dapat menciptakan Perdamaian di tengah tensi geopolitik sedang meningkat di perbatasan China-India, Laut China Selatan, Issue Hong Kong dan Taiwan. Dimana, wilayah Indo-Pasifik menjadi teater konflik baru dunia.
Saat ini tensi militer juga meningkat tinggi dengan masuknya angkatan militer Amerika Serikat dalam hal ‘Freedom of Navigation’. Gerakan militer China-Amerika sangat dikhawatirkan bisa menimbulan perang konvensional di lautan dan Indonesia memiliki kepentingan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya.
"Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik. Hal ini di masa lalu telah di buktikan dalam peranan Indonesia di Gerakan Non-Blok, dan KTT Asia-Afrika. Di masa kini melalui ‘ASEAN Outlook on the Indo-Pacific” yang digagas oleh Indonesia" Kata Azis Syamsuddin dalam keterangan Releasenya di Jakarta (9/7).
Politisi Golkar itu menilai gagasan Indonesia terkait wilayah Indo-Pasifik perlu ditingkatkan dan di Institutionalisasi secara politik guna membangun kesepahaman perdamaian regional sesuai dengan asas-asas Sentralitas ASEAN. Inilah kesempatan baik bagi Indonesia sesuai dengan filsafat politik luar negeri bebas aktif untuk turut andil dalam membangun perdamaian dunia.
"Peran kepemimpinan Indonesia ini yang dinanti Dunia, agar wilayah ASEAN secara khusus serta Indo-Pasifik secara umum mampu terhindar dari polarisasi maupun perang dingin abad ke-21" ujarnya.
Azis Syamsuddin menilai bahwa Perkembangan Covid-19 sudah sepatutnya kita lebih mengutamakan Kerjasama yang lebih erat dalam menangulangi pandemi serta berkaloborasi agar Ekonomi Global bisa bangkit kembali. Konflik di wilayah Indo-Pasifik harus segera dihentikan, Kita perlu duduk bersama dalam mewujudkan langkah-langkah Geostrategis dan Geo Ekonomi wilayah Indo-Pasifik.
"Sudah tidak zamannya lagi teori perang konvensional, Dunia sudah harus mampu dewasa, belajar dari pengalaman masa lalu. Tantangan perbedaan harus diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati serta menggunakan instrumen hukum-hukum Internasional dalam menyelesaikan perbedaan" uhjarnya.
Azis mengharapkan agar Indonesia sebagai Negara Netral harus aktif dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan politik berbagai negara ini dalam suatu kerangka inklusif demi kepentingan Perdamaian Dunia sesuai dengan Norma-Norma demokrasi dan Keadilan Sosial yang menjadi cita-cita Proklamasi. Dimana sebagai Negara yang berdaulat harus menolak segala bentuk klaim wilayah baik lautan maupun daratan yang tidak sesuai dengan Norma-Norma Hukum Internasional.
"Kita harus mempersiapkan diri dalam hal Skenario terburuk yang bisa saja terjadi di Laut China Selatan. Infrastruktur dan keberadaan TNI di Natuna sudah harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebagai langkah antisipasi meluasnya konflik dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI" tutupnya.
