REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk UMKM dengan bunga 1 persen sebagai stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk itu pemerintah harus menginjeksi bank-bank BUMN dan swasta untuk merealisasikan bantuan stimulus kepada UMKM itu.
“Injeksi sekitar Rp 40 triliun ke bank-bank BUMN agar segera direalisasikan untuk memacu pergerakan ekonomi di sektor UMKM. Namun Rp 40 triliun kami rasa tidak cukup. Kami usulkan paling tidak Rp 200 triliun,” kata Fadel Muhammad dalam diskusi Media Expert Meeting dengan tema “Bagaimana Menghadapi New Normal di Bidang Ekonomi, Apa yang Harus Dilakukan?” di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (14/7). Media Expert Meeting ini dihadiri sekitar 20 jurnalis senior dari media cetak, online, radio dan televisi.
Fadel Muhammad menjelaskan pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi global dan nasional. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 minus 5,2 persen dan pada 2021 diperkirakan 4,2 persen. Untuk Indonesia, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini 0 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 4,8 persen. Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diprediksi antara 0,9 persen sampai 1,9 persen. Dan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5 persen hingga 6 persen.
“Dengan pertumbuhan sebesar itu ekonomi Indonesia bisa dikatakan stagnan. Pertumbuhan kredit perbankan diprediksi tumbuh 1 persen pada tahun 2020,” jelasnya.
Fadel menambahkan semua sektor ekonomi terkena dampak pandemi Covid-19 termasuk UMKM. Sebanyak 47 persen UMKM terkena dampak Covid-19. “Untuk itu UMKM perlu disokong kelangsungannya dengan stimulan kredit,” ujarnya. Saat ini ada sekitar 60,6 juta UMKM yang telah terhubung ke lembaga pembiayaan formal dan sekitar 23 juta KUMKM (Koperasi – UMKM) yang berlum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.
Fadel yang pernah menjadi Ketua Komisi XI DPR ini menyebutkan hampir semua kegiatan ekonomi dalam keadaan sulit dan tidak likuid. Karena itu perlu keberanian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah agar ekonomi menjadi likuid. “Kami dari Pimpinan MPR meminta kegiatan perbankan dan institusi keuangan mengambil langkah new normal sehingga ekonomi bergulir serta likuid,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Fadel, memang telah memberikan dana sekitar Rp 40 triliun untuk menginjeksi bank-bank BUMN. Namun, dana sebesar Rp 40 triliun tersebut belum cukup. “Saya hitung-hitung dengan tim, paling tidak kita membutuhkan Rp 200 triliun untuk likuid,” tuturnya.
Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu juga menghitung apabila pemerintah tidak berani mengambil langkah spektakuler untuk membuat likuiditas ekonomi maka bisa kolaps. “Saya hitung 90 hari, kalau kita tidak berani mengambil langkah membuat likuiditas ekonomi, maka kita bisa kolaps," katanya.
“Kita menunggu langkah berani Presiden Joko Widodo untuk membuat ekonomi likuid. Kita membutuhkan langkah berani beliau untuk membuat ekonomi menjadi likuid,” imbuhnya.
