REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) kucurkan dana Rp 242 miliar untuk program Prioritas Riset Nasional (PRN). PRN merupakan instrumen kebijakan untuk mensinergikan kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga.

Melalui program ini, alokasi sumber daya baik itu manusia, sarana prasarana dan pendanaan diharapkan bisa dikelola secara efektif dan efisien. "PRN tidak hanya berlandaskan pada topik riset yang berorientasi pasar atau solusi jangka pendek, tapi mencakup topik riset fundamental yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi bangsa di masa depan," kata Menristek/Kepala BRIN, Bambang P.S Brodjonegoro, dalam keterangannya, Sabtu (18/7).

Bambang mengatakan, total dana tersebut untuk 305 proposal yang terpilih. Pendanaan PRN semula berasal dari anggaran Kemenristek/BRIN. Namun, karena adanya pemotongan anggaran akibat merebaknya pandemi Covid-19, pendanaan PRN kini berasal dari dana abadi penelitian dan dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN Prakoso yang juga sebagai Ketua Pelaksana Tim Manajemen PRN mengapresiasi dukungan LPDP Kementerian Keuangan melalui skema Riset Inovatif Produktif (Rispro) Mandatori. Keseluruhan produk tersebut dikerjakan secara sinergi oleh 46 lembaga terdiri dari Lembaga Litbang Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Non Pemerintah.

"Dari 305 judul proposal yang diterima telah dibagi ke dalam WBS ( work breakdown structure) yang nantinya akan menghasilkan 45 produk inovasi," kata Prakoso menjelaskan.

Prakoso mengungkapkan, dalam PRN 2020 terdapat 9 fokus riset, yakni pangan, energi, kesehatan obat, transportasi, produk rekayasa keteknikan, hankam, kemaritiman, soshum (seni budaya, pendidikan), dan lainnya (multi disiplin, bencana, stunting, iklim).

Ikuti Whatsapp Channel Republika