REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, KH Arifin Junaidi mengkonfirmasi pihaknya mundur dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Arifin mengatakan, sejak awal program ini cukup aneh.

"Sejak awal program ini aneh, kami ditelpon untuk ajukan proposal dua hari sebelum penutupan. Kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta ajukan saja syarat-syarat menyusul," kata Arifin, dalam keterangannya, Selasa (22/7).

Arifin menambahkan, proposal dari pihaknya pada 5 Maret dinyatakan ditolak. Namun, setelah itu pihaknya menghubungi lagi untuk melengkapi syarat-syarat. Selanjutnya, pihaknya juga diminta surat kuasa dari PBNU namun ditolak oleh Arifin karena sesuai AD/ART tidak perlu surat kuasa. "Kami terus didesak, akhirnya kami minta surat kuasa dan memasukkannya di detik-detik terakhir," kata dia lagi.

Akhirnya, pihaknya dihubungi untuk mengikuti rakor soal Program Organisasi Penggerak, namun dia mengatakan belum belum mendapatkan SK dan penetapan penerimaan POP serta undangan.

"Dari sumber lain, kami dapat daftar penerima POP, ternyata banyak sekali organisasi/yayasan yang tidak jelas ditetapkan sebagai penerima POP," kata Arifin menambahkan.

Ia menjelaskan, saat ini LP Ma'arif NU PBNU fokus menangani pelatihan kepala sekolah (kepsek) dan kepala madrasah (kamad) 15 persen dari total sekolah/madrasah sekitar 21 ribu. Kepala sekolah dan kepala madrasah yang ikut pelatihan harus melatih guru-guru dan satuan pendidikan di lingkungan sekitarnya.

Meskipun LP Ma'arif NU tidak mengikuti Program Organisasi Penggerak, Arifin menegaskan akan melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik secara mandiri. "Arahan dari Ketua Umum PBNU dan Ketua Bidang Pendidikan, agar kami mundur dari POP dan fokus pada pelatihan kepsek dan kamad," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika