REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR-RI Marwan Jafar mengatakan di tengah dampak pandemi COVID-19 kalangan pelaku UMKM harus mendapat prioritas penanganan. Karena sektor ekonomi kerakyatan tersebut berpotensial mendorong terus roda ekonomi nasional.
Ia mengatakan dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin, bahwa UMKM sangat butuh solusi nyata dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan baru sekitar 13 persen atau sebanyak 8 juta pelaku UMKM yang terhubung menggunakan pemasaran online. Artinya, kata dia, kementerian punya pekerjaan rumah besar atau 87 persen lagi buat melakukan penetrasi pasar secara online, melakukan pendampingan teknis inovatif, termasuk aspek-aspek digital marketing maupun menggalang kerja sama saling menguntungkan dengan usaha besar.
"Selain itu kementerian terkait serta sejumlah pemangku kementerian dan kelembagaan yang bersinggungan dengan kinerja pelaku UMKM harus selalu bersinergi, berkoordinasi untuk terus memfasilitasi atau membantu pelaku UMKM, menemukan dan membantu memecahkan berbagai kendala serta hambatan di lapangan agar terwujud bisnis yang berdaya jual tinggi. Melalui upaya-upaya ini barulah pekerja UMKM mendapat solusi nyata," kata mantan Menteri Desa-PDTT ini.
Anggota Komisi VI DPR RI juga menegaskan UMKM di tengah maupun pascapandemi harus mendapatkan dukungan dari banyak stakeholder agar naik kelas.
Untuk itu perlu dukungan anggaran permodalan, keringanan perpajakan, akses bahan baku, pemasaran, ekspor, serta beberapa aspek teknis penting lain. Di sisi lain, kata dia, selama ini anggaran UMKM tidak pernah naik, karena sejumlah sektor ini juga ditangani kementerian lain.
"Bicara soal Kementerian Koperasi dan UKM, ini anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya," kritik Marwan Jafar
Ia mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM harus mampu jadi konduktor atau dirigen yang mengkoordinasi segenap pelaku UMKM.
