REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Guru Republik Indonesia menyambut baik rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengisi kekurangan tenaga 700 ribu guru di seluruh Indonesia. Namun demikian, PGRI mengingatkan pemerintah untuk serius dalam proses rekrutmen PPPK untuk kebutuhan guru tersebut. Sebab, hasil seleksi PPPK pada akhir 2018 lalu saja, sebanyak 51 ribu orang belum mendapat surat keputusan pengangkatan.
"Nah ini bagaimana pemerintah. Kalau serius, kita dukung pemerintah mengangkat PPPK yang baru untuk mengisi kekosongan tetapi kami ingin mengingatkan pemerintah yang sudah lulus, segera keluarkan SK-nya," ujar Wasekjen Pengurus Besar Persatuan PGRI Dudung Abdul Qadir saat dihubungi Republika, Senin (3/8).
Dudung menerangkan, banyak guru honorer di daerah yang lulus seleksi PPPK mengeluh hingga saat ini belum mendapatkan SK pengangkatan. Ini membuat guru honorer yang lolos belum berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Karena itu, seiring dengan rencana pembukaan rekrutmen PPPK terbaru, PGRI berharap Pemerintah lebih dahulu menyelesaikan pengangkatan PPPK sebelumnya.
"Jadi PB PGRI mengingatkan kepada pemerintah segera menyelesaikan mereka yang lulus PPPK pada tahun 2018 akhir oktoberan yang sampai sekarang digantung, mereka sudah mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Dudung.
Namun demikian, Dudung mengaku, mendukung rencana Kemendikbud membuka rekrutmen PPPK untuk kebutuhan guru guru di daerah, selama dilakukan secara benar. Rekrutmen PPPK ini, kata Dudung, memberi peluang bagi guru honorer yang peluang menjadi pegawai negeri sudah sangat kecil.
"Bagi kami sebetulnya oke dibuka tapi yang lama segera keluarkan SK-nya, baru itu good, prestasi buat Pak Tjahjo dan prestasi buat Mas Nadiem," katanya.
Dia juga berharap, guru honorer yang telah lama mengabdi diberikan kemudahan dalam proses seleksi PPPK untuk kebutuhan 700 ribu guru tersebut. Meskipun, para guru muda yang berasal dari pendidikan profesi guru tetap perlu diberikan kesempatan, namun tetap memperhitungkan asas keadilan.
"Artinya mereka bersaing dengan temen temen yang sudah honorer dan mengabdikan diri dan yang baru bersaing dengan temen temen yang baru. Sangat tidak adil kalau yang baru bersaing dengan temen yang lebih lama mengabdi," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini pemerintah menyiapkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan 700 ribu guru di Indonesia. Tjahjo mengatakan, skema PPPK untuk kebutuhan guru ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Setidaknya saat ini diperlukan 700 ribu guru yang saat ini sedang disiapkan Kemendibud melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (3/8).
Menurutnya, memang ada 1,6 juta PNS tenaga administrasi yang tersebar di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dalam posisi saat ini, tenaga admnistrasi kerap mengisi kekosongan tenaga-tenaga yang masih kurang di daerah pedesaan.
Namun, PNS tenaga administrasi itu akan terlebih dulu ditingkatkan kapasitasnya untuk tenaga teknis seperti penyuluh pertanian, penggerak di pedesaan maupun penyuluh KB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika