REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nurbaitih berharap Pemerintah tidak menjadi pemberi harapan palsu (PHP) terkait rencana membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, disebut tengah menyiapkan PPPK untuk memenuhi kebutuhan 700 ribu guru di Indonesia.

Nurbaitih menjelaskan, 51 ribu PPPK seleksi tahap pertama saja hingga saat ini belum menerima surat keputusan pengangkatan dan nomor induk pegawai (NIP), lantaran belum ada regulasi penggajian untuk PPPK.

"Saya berharap ini bukan PHP, kemaren 51 ribu PPPK yang sudah setahun lebih saja belum menerima NIP dan SK. Saya minta tidak usah banyak wacana dulu, selesaikan Keppres penggajian agar 51 ribu tuntas, baru kalau sudah beres baru buka 700 ribu dari PPPK," kata Nurbaitih saat dihubungi Senin, (3/8)

Ia mengatakan, jika rencana rekrutmen PPPK untuk kebutuhan 700 ribu guru ini dilakukan tanpa menyelesaikan PPPK hasil seleksi sebelumnya, maka akan menambah pekerjaan rumah Pemerintah.

"Yang pasti jadi PR terbesar, karena jumlahnya makin besar, yang 51 ribu aja belum tuntas, apalagi 700 ribu, dengan kondisi keuangan saat ini sulit sepertinya," ungkapnya.

Namun demikian, jika memang rekrutmen PPPK untuk kebutuhan guru ini akan dilakukan, ia berharap seleksi memberikan ruang bagi guru honorer yang telah lama mengabdi. Ia meminta, guru honorer juga diberikan kemudahan jika seleksi nantinya harus melalui tes seleksi.

"Temen-temen guru, tenaga kependidikan yang sudah lama bekerja dan mengabdi lama seperti K2, jangan bersaing dengan yang baru, kasihan, kalau pun ada rekrutmen tes enggak perlu tes komputerlah, kalau pun ada beri kemudahan yang di atas 50 tahun," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini Pemerintah menyiapkan PPPK untuk memenuhi kebutuhan 700 ribu guru di Indonesia. Tjahjo mengatakan, skema PPPK untuk kebutuhan guru ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Setidaknya saat ini diperlukan 700 ribu guru yang saat ini sedang disiapkan Kemendibud melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (3/8).

Tjahjo menyampaikan, hal itu untuk mengklarifikasi wacana yang menyebut PNS tenaga administrasi akan dialihkan menjadi tenaga pendidik di daerah yang masih kekurangan guru. Menurutnya, memang ada 1,6 juta PNS tenaga administrasi yang tersebar di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dalam posisi saat ini, tenaga administrasi kerap mengisi kekosongan tenaga-tenaga yang masih kurang di daerah pedesaan.

Namun, PNS tenaga administrasi itu akan terlebih dahulu ditingkatkan kapasitasnya untuk tenaga teknis seperti penyuluh pertanian, penggerak di pedesaan maupun penyuluh KB dan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika