Ahad 09 Aug 2020 19:40 WIB

Ketua APTISI: 70 Persen Mahasiswa PTS Menunggak UKT

Pandemi Covid-19 buat mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah bawah kesulitan.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita
Mahasiswa (ilustrasi). Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengatakan 70 persen mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) menunggak uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
Foto: mgrol101
Mahasiswa (ilustrasi). Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengatakan 70 persen mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) menunggak uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengatakan 70 persen mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) menunggak uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Budi menjelaskan, pandemi Covid-19 membuat mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah kesulitan untuk membayar.

"Sekarang makin meningkat jumlahnya, yang menunggak itu sesuai laporan yang diterima APTISI 70 persen, dan hanya 30 persen yang pada bayar," kata Budi saat dihubungi Republika, Ahad (9/8).

Baca Juga

Karena itu, saat ini mahasiwa yang menunggak pembayaran terpaksa cuti perkuliahan karena tidak bisa membayar. Ia mengatakan, bantuan dari pemerintah terkait keringanan pembayaran UKT ternyata tidak bisa membantu keseluruhan.

"Tahun ini bantuan lebih banyak, kalau dulu kan di bawah 10 persen dari total yang dibantu ke mahasiswa, sekarang naik banyak, ada kemajuan tetapi juga tidak bisa mengkaver semuanya," ujarnya.

Ia menjelaskan, banyaknya mahasiswa yang cuti membuat PTS juga bermasalah. Sebab, kebanyakan mahasiswa yang menunggak pembayaran ada di PTS kecil yang mahasiswanya di bawah 1.000-2000 mahasiswa.

Ia mengatakan, tidak sedikit PTS kecil memiliki mahasiwa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. "Karena PTS kecil biayanya murah, mereka yang sekolah dari rata rata orang tidak mampu, nah saat begini, mereka yang justru kena dampak, nah ini yang Pemerintah, Dikti dan Kopertis yang tidak dipikirkan," ungkapnya.

Ia pun berharap, semua pihak khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan BUMN membantu permasalahan PTS kecil tersebut. "Tentu kami ingin semua pihak ya, sekarang tudak bisa mengandalkan pemerintah saja, karena mengandalkan pemerintah itu kita tau sendiri pemerintah dalam kondisi ini banyak prioritasnya," ungkapnya.

Sedangkan, jika hampir 70 persen mahasiswanya menunggak dan banyak yang cuti, itu bisa mengancam operasional PTS tersebut. "Dikti harusnya, Kopertis justru bantu yang, mahasiswa yang 250-350, kalau yang PTS (besar) mahasiswa mereka berasal dari kalangan menengah ke atas, PTS kecil ini yang justru banyak bantu negata, karena jumlah PTS yang paling banyak itu yang kecil kecil, kalau yang besar hanya 10 persen saja," ungkapnya.

Berdasarkan catatan Aptisi, sebaran PTS yang banyak mahasiswanya menunggak terbesar ada di Pulau Jawa. "Paling banyak di Pulau jawa, kalau Provinsi Jawa barat dan Banten, Jawa Tengah, tapi selisihnya dikit dikit karena kan paling banyak PTS ada di provinsi ini," ungkapnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement