REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pendidikan tinggi yang juga Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Edy Suandi Hamid mengatakan masalah yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di masa pandemi bermacam-macam. Namun, secara umum masalah utamanya adalah finansial PTS yang terganggu akibat pandemi.
Selama pandemi, Edy menjelaskan banyak mahasiswa mengajukan cuti. Selain itu calon mahasiswa baru yang mendaftar mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan pengurangan pendapatan PTS.
"Masalah finansialnya bagi PTS yang kita tahu hampir 100 persen bergantung pada SPP, sehingga itu kesulitan. Tentu kita harapkan pemerintah intervensi," kata Edy, dihubungi Republika, Rabu (12/8).
Saat ini, memang pemerintah sudah melakukan intervensi berupa memberikan bantuan KIP Kuliah dan KIP Kuliah Plus. Mahasiswa penerima bantuan tersebut akan mendapatkan keringanan UKT sebesar Rp 2,4 juta.
Bantuan ini menurut Edy sangat membantu PTS yang kesulitan finansial. Namun, menurutnya, pemerintah harus benar-benar memastikan bantuan ini sampai kepada PTS yang berhak mendapatkan. Sebab, ia menjelaskan, PTS di Indonesia ada yang besar dan ada yang kecil.
"PTS ada yang besar, menengah, dan kecil. Yang besar aman-aman sajalah karena mereka punya yayasan yang realtif kuat kalau ada masalah. Tapi sebagian lagi yang menengah ke bawah betul-betul menghadapi masalah," kata dia lagi.
Bagi PTS yang tidak memiliki yayasan yang kuat, biasanya memungut SPP yang tidak tinggi. Pada masa pandemi ini, penurunan jumlah calon mahasiswa baru mempengaruhi mereka. Oleh sebab itu, Edy memandang diperlukannya pemetaan PTS agar bantuan subsidi uang kuliah tepat sasaran.
Sementara itu, Rektor Universitas Alazhar Indonesia, Asep Saefuddin tidak memungkiri pandemi Covid-19 telah berdampak cukup signifikan kepada bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi swasta. Menurut dia, saat ini yang perlu didorong adalah penguatan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Pemerintah telah memberikan UKT kepada beberapa mahasiswa. Tentu ini bagus. Tetapi tidak menyeluruh," kata Asep.
Ia mengatakan, saat ini selain keringanan biaya UKT, perguruan tinggi juga membutuhkan bantuan internet. Bantuan yang dimaksud baik berupa infrastruktur internet dan juga kuota data untuk akses para mahasiswa.
Asep mengusulkan agar pemerintah segera membangun infrastruktur internet. Infrastruktur internet ini tidak hanya membantu mahasiswa namun masyarakat secara umum. Infastruktur penunjang internet ini bisa dibangun di tempat-tempat strategis.
"Fasilitas ini bisa disimpan di lokasi-lokasi strategis, seperti balai desa, masjid-masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya," kata Asep.
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) yang juga Rektor IPB, Arif Satria berharap bantuan subsidi Rp 2,4 juta untuk UKT mahasiswa bisa segera cair. Menurutnya, bantuan tersebut bisa sangat membantu operasional PTS.
"Apalagi porsi swasta lebih besar daripada porsi negeri dari bantuan itu," kata Arif.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan, bantuan subsidi tersebut akan cair paling lambat sebelum tahun ajaran baru, yakni sekitar akhir Agustus 2020. Sebesar 60 persen dialokasikan untuk swasta karena PTS dinilai terdampak pandemi paling besar.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam mengatakan pihaknya sudah mendata PTS mana saja yang dijadikan prioritas subsidi uang kuliah. Pendataan tersebut sudah dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud.
"Secara umum prioritas kita berikan untuk mahasiswa dan PT (Perguruan Tinggi) di daerah 3T dan yang relatif tertinggal," kata Nizam menjelaskan.
Terkait dengan kebutuhan jaringan internet, Sekretaris Dirjen Dikti, Paristiyanti Nurwardani menjelaskan saat ini pihaknya beserta perguruan tinggi menyiapkan sarana BTS Mobile. Selain itu, disiapkan juga 15 ribu tablet modeling karya anak bangsa.
Bantuan tersebut akan ditempatkan di wilayah yang sulit dijangkau akses internet. BTS Mobile dibuat oleh Ditjen Dikti bersama beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika