REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis produksi barang atau jasa untuk diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto, mengatakan, Indonesia memiliki 98 kawasan industri, tetapi baru dua yang membangun SMK di kawasannya.

“Kita ingin mereplikasi ke-96 yang lain. Oleh karena itu, kami ke sini karena kita ingin gali, kita ekstrak konsepnya agar menjadi suatu panduan yang akan kita bagikan ke kawasan industri lain. Ini yang disebut link and match," kata dia, saat mengunjungi SMK Mitra Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, Rabu (12/8).

Dalam keterangan yang diterima Republika, Wikan kemudian melanjutkan koordinasi dengan instansi terkait supaya rencana pembangunan SMK di kawasan industri dapat segera terealisasi. Sebelumnya, dengan aturan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dari 100 persen lahan di kawasan industri, 70 persen digunakan untuk kegiatan industri, dan 30 persen sisanya dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana atau fasilitas umum (fasum).

"Kita revisi undang-undangnya, Kemendikbud akan komunikasi dengan industri dan Kemenperin, kita cari solusinya, dan roadshow akan terus dilakukan," ujar Wikan.

Ia berharap, ke depannya setiap kawasan industri bisa memiliki satu SMK. Setiap SMK tersebut membina 10 SMK di sekitarnya untuk saling bekerjasama menjalankan pendidikan vokasi. Jika hal tersebut terjadi, kata dia, seharusnya Indonesia memiliki hampir 1.000 SMK yang saling berkoordinasi dengan industri.

Lebih lanjut, Wikan kembali mengingatkan, salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sehingga SDM yang berkualitas tersebut mampu menopang pertumbuhan ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika