REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Hal ini dipaparkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Riau, Ronny Rosfyandi, dalam gelaran dialog khusus yang membahas PEN untuk menjaga stabilitas ekonomi Riau, beberapa waktu lalu. Ia juga menjelaskan bahwa untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Ronny, didampingi perwakilan dari Kanwil Ditjen. Pajak  Riau, Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Riau, serta Kanwil Ditjen. Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, juga mengungkapkan fasilitas-fasilitas yang diberikan Bea Cukai dalam upaya pemulihan ekonomi negara. Bea Cukai memberikan fasilitas dan kemudahan sebagai upaya pemulihan ekonomi negara, salah satunya dengan memberikan insentif pajak PPh Pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPN untuk perusahaan pengguna fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan KITE industri kecil dan menengah (IKM).

"Serta relaksasi pelayanan kawasan berikat untuk produksi masker, alat pelindung diri (APD), dan hand sanitizer untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Ronny dalam siaran persnya.

Ia juga berharap dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional, stabilitas ekonomi negara dapat terjaga khususnya di Provinsi Riau.