REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selasa, 25 Agustus 2020, merupakan hari yang membahagiakan bagi Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Pada hari itu dirinya menjadi doktor lulusan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ke-120. Gelar doktor diraih dari perguruan tinggi yang beralamat di Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur, Jakarta Selatan; setelah dirinya menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di salah satu aula di kampus yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri itu.
Hadir dalam sidang terbuka, selain Rektor IPDN, promotor, dan penguji; juga ada Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dan Fadel Muhammad, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono, Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, pihak keluarga Jazilul Fawaid, undangan lainnya, serta puluhan wartawan.
“Saya bersyukur bisa lulus doktor,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Ilmu pemerintahan disebut ilmu yang jauh dari ilmu-ilmu yang sebelumnya telah ditekuni. Sebelum meraih gelar doktor dari IPDN, ia sebenarnya telah meraih gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum mendapat gelar dari program S3, ia lebih dulu menempuh program S2 di Institut Ilmu Al Quran, Jakarta; dan program S1 di Fakultas Syariah PTIQ, Jakarta.
Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu berharap ilmu-ilmu yang telah ditekuni dapat bermanfaat, “bagi diri saya, keluarga, dan yang lebih utama bermanfaat bagi orang banyak,” ujarnya. “Dalam tradisi pesantren ada ungkapan, ya Allah hindarkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat,” tambahnya.
Untuk menyelesaikan program S3 di IPDN, Jazilul Fawaid menyebut dirinya membutuhkan waktu 4 tahun. “Saya harus bekerja keras untuk menyelesasikan disertasi ini,” ungkapnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi semangat dan dukungan sehingga program itu bisa diselesaikan. Apa yang ditimba di IPDN menurut pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu menjadi bekal bagi dirinya untuk bisa lebih berkhimat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Pimpinan MPR maupun tugas-tugas kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan lainnya.
Saat menempuh program S3 ilmu pemerintahan, membuat Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu harus belajar teori-teori ilmu pemerintahan dan masalah-masalah organisasi. Diungkapkan, judul disertasi yang diambil sebelum dirinya menjadi Wakil Ketua MPR. Judul disertasi yang dipilih oleh Jazilul adalah, ‘Pengaruh Iklim Organisasi, Koordinasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepemimpinan Kolektif Kolegial di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia’.
Dari disertasi itu dirinya menyebut 10 pimpinan yang ada di MPR, 9 fraksi dan satu kelompok DPD, membuat semua aspirasi terwakili. “Hal demikian membuat situasi menjadi kondusif,” paparnya. Sepuluh pimpinan disebut menunjukan MPR mampu beradaptasi dengan sangat cepat terhadap kompleksitas, dinamika, dan tantangan yang dihadapi. Dengan menganut kepemimpinan kolektif kolegial di MPR, dirinya yakin akan efektifitas dan efisiensi yang ditimbulkan. “Perubahan dapat direspon dengan cermat dan bijak sehingga keputusan kelembagaan MPR merefleksikan kesamaan pemikiran dan mufakat dari segenap pimpinan dan anggota,” paparnya.
Dikatakan, harapan masyarakat kepada MPR sangat besar. Ia berharap lembaga ini menjadi garda terdepan dalam melindungi dan menegakkan konstitusi. “MPR diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang konsisten dan persisten dalam menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Atas disertasinya, tim penguji yang terdiri dari Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M; Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S. H., M. H., M. S; Prof. Ngadisah, M. A; Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M. A; Dr. Deti Mulyati, S. H., M. H., C. N; Dr. Kusworo, M. Si; dan Dr. Layla Kurniawati, M. Pd; mengganjar promovendus Jazilul Fawaid dengan predikat Cum laude.
