Friday, 13 Jumadil Awwal 1446 / 15 November 2024

Friday, 13 Jumadil Awwal 1446 / 15 November 2024

Wakil Ketua MPR Dukung Jokowi Salurkan Bantuan Tunai ke UMKM

Selasa 25 Aug 2020 23:42 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menyalurkan bantuan tunai kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memang banyak pelaku di sektor tersebut terdampak pandemi COVID-19.

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menyalurkan bantuan tunai kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memang banyak pelaku di sektor tersebut terdampak pandemi COVID-19.

Foto: MPR
Syarief Hasan menilai UMKM butuh bantuan tunai karena terdampak pandemi Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menyalurkan bantuan tunai kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memang banyak pelaku di sektor tersebut terdampak pandemi COVID-19.

"UMKM memang sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID-19 yang berefek pada ekonomi Indonesia yang terkontraksi yaitu minus 5,32 persen. Banyak pelaku UMKM yang harus tutup, baik sementara ataupun permanen karena tidak lagi memiliki modal," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8).

Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Bantuan Tunai kepada UMKM yang rencananya menyasar 12 juta pelaku UMKM.

Peluncuran dilakukan secara simbolis yang ke-2 di Istana Negara pada Senin (24/8). Presiden Jokowi juga telah memberikan bantuan modal kerja secara simbolis sebesar Rp 2,4 juta per orang di halaman Istana Merdeka pada Selasa (14/7).

Syarief juga mendorong agar menteri-menteri terkait dapat segera menindaklanjuti bantuan tersebut karena UMKM harus segera dibantu agar dapat "segera hidup kembali".

Hal itu, menurut dia, juga seperti stimulus KUR, restrukturisasi kredit, insentif perpajakan, dan sektor lainnya, harapannya segera direalisasikan.

Syarief menilai bantuan langsung UMKM itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok minus 5,32 persen pada kuartal II-2020 sehingga realisasi anggaran terutama bantuan UMKM adalah jalan untuk menguatkan kembali ekonomi Indonesia di kuartal selanjutnya.

"Kunci dari bantuan langsung ini adalah percepatan, UMKM tidak boleh dipersulit dengan data dan alur birokrasi yang panjang dan melelahkan. Menteri-menteri harus melakukan reformasi birokrasi sehingga bantuan tersebut segera diterima oleh pelaku UMKM," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai UMKM merupakan tulang punggung dan penyanggah utama ekonomi Indonesia karena berkontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja sampai 97 persen.

Untuk itu, dia meminta para menteri selaku pembantu Presiden harus segera merealisasikan rencana Presiden Jokowi untuk membantu UMKM yang memiliki kontribusi besar.

Dia mengutarakan harapannya agar bantuan modal kerja tersebut dapat langsung diterima oleh 12 juta pelaku UMKM sehingga sektor tersebut dapat segera bangkit dan dapat berkontribusi kembali terhadap PDB maupun penyerapan angkatan kerja.

"Menteri-menteri harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah," katanya. Di sisi lain,Syarief juga meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan penanganan bagi masyarakat yang terinfeksi COVID-19.

Menurut dia perlu langkah-langkah tepat untuk bagaimana membuat korban terinfeksi pandemi COVID-19 ini jumlahnya menurun dan saat ini sama sekali belum ada tanda-tanda penurunan.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler