REPUBLIKA.CO.ID, Oleh:
Muhammad Syafi'ie el-Bantanie (Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan)
JAKARTA --Pandemi Covid-19 semestinya memberikan banyak hikmah bagi dunia pendidikan. Salah satunya adalah pentingnya penyederhanaan kurikulum. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) meniscayakan adanya prioritas kurikulum pembelajaran yang disampaikan kepada murid. Mengejar ketuntasan kurikulum dalam kondisi PJJ akan membuat murid berada dalam tekanan.
Tambahan lagi, pada praktiknya tidak sedikit guru yang belum memahami kurikulum dengan baik. Tidak sedikit guru yang menyampaikan pembelajaran berdasarkan buku paket pelajaran, bukan berdasarkan kurikulum. Guru-guru ini mengebut pembelajaran dengan alasan masih banyak materi dalam buku paket pelajaran yang belum tersampaikan.
Mengajar atau menyampaikan pembelajaran semestinya berdasarkan kurikulum, bukan buku paket pelajaran. Buku paket pelajaran hanya salah satu sumber pembelajaran untuk memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran. Namun, bukan acuan. Acuannya tetap kurikulum pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya.
Bahkan, guru sebenarnya bisa menyampaikan pembelajaran tanpa dibantu buku paket pelajaran sekalipun. Karena, acuannya kurikulum pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa mengembangkan sendiri materi-materi pembelajaran mengacu pada kurikulum pembelajaran.
Ketidakpahaman guru dalam memahami kurikulum berdampak pada tugas-tugas yang disampaikan kepada murid dalam kondisi PJJ. Tidak sedikit guru yang memberikan tugas-tugas yang membebani murid dan orangtua yang mendampingi anak-anaknya belajar.
Semestinya, para guru melakukan bedah kurikulum. Memisahkan materi esensial dan non esensial. Materi esensial adalah materi yang berhubungan dengan konsep dan kompetensi keilmuan serta pra syarat keilmuan. Inilah materi esensial yang mesti disampaikan kepada murid dalam pembelajaran.
Selebihnya, materi pengembangan untuk memperkaya. Tidak disampaikan kepada murid sekalipun, tidak masalah. Asalkan murid sudah memahami konsep dasar keilmuannya, maka mereka akan mampu memahami pengembangannya.
Sebagai contoh, kompetensi keilmuan pelajaran Bahasa Indonesia adalah membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Setiap kompetensi keilmuan tersebut ada leveling-nya. Nah, bagaimana guru melakukan bedah kurikulum untuk mengembangkan pembelajaran guna meningkatkan kompetensi keilmuan tersebut.
Maka, materi-materi pengembangan yang tidak berpengaruh langsung dalam membentuk kompetensi keilmuan Bahasa Indonesia bisa dikesampingkan. Fokuslah menyampaikan materi pembelajaran yang esensial membentuk kompetensi keilmuan mata pelajaran.
Dengan demikian, tidak perlu banyak materi yang disampaikan dalam PJJ, sehingga tidak membebani murid dan orangtua. Inilah model penyederhanaan kurikulum yang bisa dilakukan secara mandiri oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap guru tanpa perlu menunggu penyederhanaan kurikulum oleh Kemendikbud.
Tantangannya ada pada kompetensi guru-guru. Dalam hal ini, disparitas kualitas guru memang tidak bisa dinafikan. Bagi sekolah yang memiliki guru-guru dengan kualifikasi baik, bisa jadi tidak akan kesulitan melakukan bedah kurikulum. Namun, bagi sekolah-sekolah yang kualifikasi guru-gurunya di bawah rata-rata, mungkin akan mengalami kesulitan dalam melakukan bedah kurikulum.
Lantas, bagaimana solusinya? Inilah saatnya optimasi peran dan fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Lakukan diskusi dan kajian rutin secara daring untuk membahas bedah kurikulum. Di sini akan terjadi pertukaran pengetahuan antar guru dalam satu sekolah dan antar guru antar sekolah.
Guru-guru yang memiliki kompetensi dan pemahaman dalam melakukan bedah kurikulum, bisa berbagi pengetahuan dan menjadi mentor bagi guru-guru lain yang belum memahami konsep dan langkah-langkah melakukan bedah kurikulum. Sehingga, KKG dan MPMP semakin menemukan aktualisasi dan relevansinya dalam kondisi pandemi.
Selain optimasi peran KKG dan MGMP, peran dan fungsi kepala sekolah menjadi strategis. Kepala sekolah memiliki peran penting untuk memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga. Inilah peran kepala sekolah dalam aspek kepemimpinan pembelajaran.
Selain melakukan supervisi pembelajaran, kepala sekolah mesti membuat keputusan strategis terkait pembelajaran pada masa pandemi. Sebaiknya, kepala sekolah mengeluarkan kebijakan penyerderhanaan kurikulum. Lalu, mengawal dan memberikan bimbingan kepada para guru pada tahap implementasinya.
Kebijakan kepala sekolah menjadi penting untuk tetap menjaga kualitas pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Harapannya, gap kualitas pembelajaran yang dihasilkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh tidak signifikan.
Bila kepala sekolah pada satuan pendidikan merasa kesulitan dalam melaksanakan kebijakan penyederhanaan kurikulum, maka forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) bisa dioptimalkan. Melalui forum ini, para kepala sekolah bisa berbagi pengalaman baik (best practice) dalam mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan kurikulum di sekolahnya masing-masing.
Dengan demikian, fungsi forum-forum yang ada selama ini bisa semakin optimal. Pada akhirnya, kualitas pembelajaran jarak jauh selama pandemi tetap terjaga. Dan, para murid dan orangtua pun tidak terbebani dengan tugas-tugas pembelajaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika