REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan MPR akan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum agar naskah visi misi calon gubernur, bupati, walikota, yang akan berkontestasi dalam Pilkada Serentak pada Desember 2020 adalah bagian tak terpisahkan dari visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Visi misi NKRI itu mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
“Gubernur, bupati, dan walikota yang akan berkontestasi pada Pilkada Serentak harus memiliki pemahaman visi misi NKRI agar pembangunan lebih terintegrasi dan mengacu pada SPPN dan RPJPN,” kata Bamsoet usai Peringatan HUT Ke-75 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (29/8/2020). Peringatan HUT Ke-75 MPR ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan proyeksi terhadap peran MPR ke depan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Bamsoet mengungkapkan MPR melakukan kajian terhadap isu aktual dan strategis yang ada di tengah masyarakat. Salah satu isu strategis yang dibahas adalah mengenai Pemilihan Umum. “Badan Pengkajian MPR telah melakukan pembahasan secara mendalam dengan melibatkan berbagai pakar dan akademisi, dan telah menghasilkan Rekomendasi tentang Penetapan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020,” katanya.
Bamsoet menjelaskan penetapan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan integrasi pembangunan nasional dan daerah. Visi dan misi tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun agar ada rangkaian kontinuitasnya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap terwujudnya tujuan negara sebagaimana Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
“Insya Allah dalam waktu dekat, MPR akan merekomendasikan kepada KPU agar visi misi calon gubernur, bupati, walikota adalah bagian tak terpisahkan dari Visi Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila,” uar Bamsoet.
Selain rekomendasi kepada KPU, Bamsoet juga menyebutkan keinginan kuat MPR untuk berperan dalam kancah dunia internasional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Kita menggagas pembentukan Majelis Suro Dunia untuk menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban bagi keberlangsungan hidup umat manusia,” katanya.
Bamsoet juga mengungkapkan Pimpinan MPR akan melanjutkan safari kebangsaan kepada para tokoh politik, keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. “Sebelum pandemi Covid-19 kita sudah melakukan safari kebangsaan, dan kita akan melanjutkan kembali untuk mencari masukan, pandangan, terkait dengan rekomendasi mengenai pokok pokok haluan negara, kajian atas sistem ketatanegaraan. Dalam silaturahmi kebangsaan kita juga akan menyampaikan pandangan menghadapi situasi pasca pandemi Covid-19,” katanya.
Bamsoet juga mengatakan sebagai rumah kebangsaan, MPR akan membangun Museum MPR sekaligus Museum Konstitusi, yang akan menjadi ruang edukasi tentang rekam jejak MPR dan konstitusi dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia.
