REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menyalurkan bantuan kuota internet pada siswa, guru, dosen dan mahasiswa guna menopang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun ternyata masih ada siswa dan guru yang justru belum mengetahui program ini.
Haidar Kurniawan menjadi salah satu siswa terdampak pandemi covid-19 hingga harus mengikuti PJJ selama beberapa bulan terakhir. Siswa kelas 2 SMKN 37 Pasar Minggu itu selama ini mengandalkan kuota internet yang dibelikan keluarganya. Ia belum mengetahui jika pemerintah berencana menyalurkan bantuan kuota.
"Enggak tahu ada bantuan itu. Sama teman-teman dan di sekolah enggak ada yang ngomongin, adanya bantuan kuota dari salah satu provider saja," kata Haidar pada Republika, Senin (31/8).
Nasib serupa dialami Dewi Nurjanah yang anaknya Muhammad Farel sekolah di SDN Depok Baru 2 kelas 6. Dewi justru kaget ketika mengetahui ada bantuan kuota. Selama ini, keluarganya terpaksa berlangganan provider internet secara bulanan karena keperluan PJJ. Padahal kebutuhan lainnya sudah membengkakkan pengeluaran.
"Kalau ada bantuan kuota ya bersyukur banget. Cuma selama ini belum ada omongan itu dari sekolah dan anak saya juga enggak bilang," ujar Dewi.
Sementara itu, guru salah satu sekolah swasta Islam terkenal di Jakarta Selatan, Dilla Nur Fadhilah juga belum menyadari adanya program bantuan kuota internet. Sekolah Dilla malah pernah bekerjasama dengan salah satu provider agar biaya internet lebih murah.
"Oh ada yang gratis ya bantuan kuota pemerintah. Gimana sih cara dapatnya?" tanya Dilla yang penasaran ingin mendapat bantuan itu.
Seperti halnya Dilla, Haidar dan Dewi berharap kebagian bantuan kuota agar meringankan pengeluaran. Mereka berharap pihak sekolah sudah aktif mendaftarkan para siswa guna memperoleh bantuan.
"Ya kalau ada bagus dong, semoga guru saya sudah ngedaftarin buat dapat itu," sebut Haidar.
Rencananya, Kemendikbud akan membagikan bantuan kuota selama PJJ dari September-Desember 2020. Setiap siswa nantinya mendapat kuota internet gratis 35 GB dan guru 42 GB per bulannya. Kemendikbud menyiapkan anggaran Rp 8,9 triliun untuk merealisasikannya. Penerima bantuan ialah semua guru dan siswa yang nomor ponselnya dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).