REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai perlu usaha komprehensif semua pihak untuk mengoptimalisasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di tengah pandemi COVID-19 yaitu pertumbuhan ekonomi menurun.
"Kalau mau menumbuhkan usaha dan perekonomian, pandemi COVID-19 harus bisa diatasi. Harus ada kerja yang komprehensif baik untuk mengatasi pandemi serta memulihkan UMKM maupun usaha yang besar," kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8).
Hal itu dikatakannya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Herman mengatakan UMKM dan koperasi merupakan pilar dan jangkar perekonomian bangsa namun pertumbuhan sektor tersebut masih terjadi ketimpangan dibandingkan dengan perusahaan besar yang ada di Indonesia.
Menurut dia, krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2020 berbeda dengan krisis yang terjadi pada 1998 karena pada 1998, yang terpukul hanya pada sektor perekonomian."Beda dengan krisis saat ini yang terdampak tidak hanya pada sektor ekonomi namun juga sektor kesehatan. Hal demikian disebut dialami oleh seluruh negara yang ada di dunia," ujarnya.
Dia menjelaskan, di saat krisis ekonomi 1998, masyarakat masih bisa jalan-jalan, berbincang dengan tetangganya, serta aktivitas lainnya namun aktivitas seperti itu tidak bisa dialami oleh masyarakat pada masa sekarang.
Saat ini menurut dia, antar-tetangga sudah saling curiga, jangan-jangan menularkan COVID-19, semua usaha dikatakan mengalami goncangan."Meski demikian disebut ada sektor yang masih bisa berjalan pada masa pendemi COVID-19. Sektor itu pada bidang pangan, farmasi, dan kesehatan," ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menjelaskan ada UMKM yang memiliki prospek yang berkembang baik dan ada pula yang pasarnya stagnan atau "mandeg".
Menurut dia, masyarakat yang masuk dalam sektor UMKM karena tidak bisa masuk ke sektor formal misalnya menjadi karyawan pada perusahaan besar sangat sulit sehingga akhirnya membuat usaha kecil dan menengah.
"Kita justru perlu khawatir bila UMKM semakin banyak karena jangan-jangan kemiskinan semakin tinggi sehingga semua orang terjun dalam usaha kecil," katanya.
Namun dia menilai sektor UMKM memiliki kelebihan dibanding dengan sektor formal yaitu pada fleksibilitasnya karena itu dirinya mendorong agar pelaku UMKM diberi pembekalan cara cepat berpaling atau berpindah usaha.
"Syarat untuk cepat berpaling ke usaha yang lain adalah punya modal kerja yang cukup, itu sebabnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus lebih mudah diperoleh bagi pelaku UMKM," ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga hadir sebagai pembicara yaitu rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah PhD, dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Dr. Rully Indrawan.
