REPUBLIKA.CO.ID, ANYER - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini ditengah derasnya gempuran digitalisasi dengan hadirnya pendengung (buzzer) hingga influencer yang terkadang menjadi referensi masyarakat mendapatkan informasi, pers masih memiliki peran yang signifikan. Khususnya sebagai kekuatan publik yang merepresentasikan fungsi kontrol dan kritik rakyat terhadap jalannya roda pemerintahan.
Dahsyatnya digitalisasi justru harus dijadikan tantangan bagi pers untuk memberikan pelayanan informasi yang mendalam, akurat, obyektif dan berimbang."Sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers turut memiliki tanggungjawab membangun masyarakat sehat yang melek informasi. Sekaligus menjadi filter atas maraknya informasi menyesatkan yang begitu mudah tersebar melalui media sosial hingga menjadi viral," ujar Bamsoet dalam acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat MPR RI, di Anyer, Banten, Sabtu (5/9).
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, dan Hidayat Nur Wahid (virtual). Hadir pula pimpinan Fraksi MPR RI antara lain Idris Laena (Golkar), Taufik Basari (Nasdem), Anton Sukartono (Demokrat), Arwani Thomafi (PPP) dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD).
Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, hingga 5 Mei 2020, Kementerian KOMINFO menemukan sekitar 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait Covid-19. Ini sungguh memprihatinkan, ketika kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat terhimpit dampak pandemi Covid-19, masih ada saja pihak-pihak tak bertangggungjawab yang mencederai psikologis masyarakat dengan menyebarluaskan informasi menyesatkan.