REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Klaster menyelesaikan road map penggabungan BUMN Pangan seperti yang telah dijanjikan. Hal itu penting agar penyertaan modal negara (PMN) yang dikucurkan benar-benar digunakan tepat sasaran. Sebelummya, sebanyak enam dari sembilan BUMN Klaster Pangan kembali mengajukan tambahan PMN.
Ke-enam BUMN Klaster Pangan tersebut adalah PT Pertani (Persero), dan PT Sang Hyang Seri (Persero), Perum Perindo, PT Perinus (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero). Totalnya mencapai Rp 1 triliun dengan rincian Rp 466,36 miliar untuk investasi dan Rp 533,64 miliar untuk modal kerja.
"Belajar dari pengalaman, kucuran PMN ke sejumlah BUMN Pangan sebelumnya tidak berdampak pada perbaikan kinerja perusahaan. BUMN yang telah mendapat PMN tersebut tetap saja merugi seperti PT Sang Hyang Sri dan PT Pertani," ujar Amin AK dalam keterangannya, Kamis (10/9).
Lanjut Amin, merujuk data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kedua perusahaan penerima PMN tersebut kinerja keuangannya cukup buruk, dengan nilai analisis prediksi kebangkrutan melalui Altman Z-Score di bawah 1,3 atau masuk kategori darurat. PT Pertani dengan nilai Z-Score 0,82 dan PT Sang Hyang Seri memiliki skor -14,02, artinya keduanya berada di pinggir jurang kebangkrutan.
“Kita memerlukan Holding BUMN Pangan yang tangguh dan mampu mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Menurut Amin, klaster Pangan merupakan klaster yang paling kompleks dibanding klaster BUMN yang lain, karena didalam terdapat banyak stakeholder, regulator, pemain dan skalanya mulai dari yang sedang hingga sangat besar. Holdingisasi BUMN Pangan harus mampu menciptakan struktur yang solid dan terarah sehingga mampu mengembangkan pangan nasional dengan baik.
Amin mengatakan, pada Januari 2020 lalu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sudah ditunjuk sebagai koordinator Holding BUMN Pangan dengan Sembilan anggota klaster pangan tersebut antara lain PT RNI (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero).
Kata Amin Menteri BUMN Erick Thohir, menjanjikan roadmap yang menggabungkan Perum Bulog dan PTPN ke dalam BUMN Holding klaster pangan yang dipimpin RNI. Penggabungan itu untuk mendorong terbentuknya rantai industri pangan perusahaan BUMN yang terkonsolidasi dari hulu ke hilir. Maka Amin berharap, pemerintah benar-benar serius menyusun peta jalan untuk mengonsolidasikan rantai industri pangan dari hulu ke hilir tersebut.
"Kedaulatan pangan diharapkan segera tercipta di Indonesia. Kondisi pandemi saat ini harus dimanfaatkan betul untuk optimalisasi BUMN Pangan terutama membenahi rantai pasokan pangan yang selama puluhan tahun dikendalikan mafia pangan," terang Amin.
Selain itu, Amin mengingatkan agar pembentukan holding BUMN Pangan tidak merugikan petani. Operasionalisasi usaha pangan harus melibatkan rakyat dan petani, untuk menjamin kesejahteraan petani sekaligus ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.
