REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), perusahaan telekomunikasi berbasis satelit swasta berkomitmen melanjutkan proyek satelit multifungsi (SMF) yang disebut Satelit Republik Indonesia (Satria). Melalui anak usahanya, PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) bersama konsorsium PSN bekerja sama dengan manufaktur aerospace asal Prancis, Thales Alenia Space (TAS), segera memulai konstruksi pada September 2020.
Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan, pihaknya sudah melakukan penandatanganan preparatory work agreement (PWA) TAS pada awal September. Penandatanganan itu disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate.
Adi Rahman Adiwoso menjelaskan, konstruksi proyek Satria segera dilakukan TAS setelah PWA dilakukan. Adi menegaskan, konstruksi mulai dilakukan pada bulan ini. “Indonesia bisa secepatnya menjadi digital society dengan mempermudah pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya dengan akses internet. Kesetaraan digital ini menyiapkan seluruh bangsa menghadapi masa depan yang sebagian besar berdasarkan digital world,” kata Adi Rahman yang juga menjabat direktur utama PT SNT dalam siaran pers, Jumat (11/9).
Menurut Adi, proyek Satria bagi kelompok usaha PSN merupakan bagian dari rangkaian Satelit Nusantara yang dimulai sejak 2019. Satelit multifungsi ini memiliki kapasitas 150 gigabyte per second (Gbps) dengan menggunakan teknologi very high throughput satellite (VHTS) dan memakai frekuensi Ka-Band.
“Dengan kapasitas sebesar 150 Gbps berarti lebih besar tiga kali lipat dari semua kapasitas satelit nasional yang saat ini masih digunakan. Kami yakin Satria dapat menjadi jawaban dari digital gap yang masih terjadi di Indonesia,” jelas Adi.
Adi menjelaskan, total investasi proyek satelit Satria yang mencapai 550 juta dolar AS atau sekitar Rp 8 triliun akan dibiayai oleh sindikasi perbankan bank-bank internasional dan modal konsorsium PSN.
Ia mengatakan, satelit Satria yang menerapkan teknologi VHTS, membuat pemerintah dalam hal ini Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dapat melakukan efisiensi biaya sewa Satria, yaitu hanya akan berkisar 12-20 persen dari biaya sewa pemerintah saat ini.