REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo memberikan sekeranjang bunga kepada pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. Bunga yang diberikan Jokowi sebagai ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan ke 72 untuk rakyat Korea Utara.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah hal yang wajar. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tengah menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif sebagaimana mandat konstitusi.
"Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas untuk tidak memihak, dan aktif untuk turut serta memperjuangkan perdamaian dunia. Sudah tepat jika Presiden Jokowi memberikan bunga, bunga adalah simbol perdamaian dunia. Presiden Joko Widodo menginginkan perdamaian yang hakiki di semenanjung Korea.” kata Basarah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hubungan Luar Negeri di Jakarta, Jumat 25 September 2019.
Basarah kembali menegaskan, “Meskipun terlihat damai dan ada kemajuan dalam pembicaraan damai tiga pihak, namun eskalasi di semenanjung Korea dapat berlangsung sangat cepat. Untuk itu sebagai sesama negara yang berjuang dan lepas dari kolonialisme serta punya hubungan erat dengan kedua Korea, Indonesia sangat peduli akan perdamaian di semenanjung Korea. Bunga adalah sinyal untuk dapat saling menahan diri dan menjaga situasi semenanjung Korea tetap kondusif.”
“Terlebih dalam diplomasinya Bung Karno juga sempat memberikan bunga anggrek jenis dendrobium kepada Presiden Kim Il Sung saat berkunjung ke Indonesia tahun 1965. Yang mana bunga ini di Korea Utara diabadikan dengan nama Kimilsungya dan diperingati melalui festival akbar setiap tahunnya,” kata Basarah
Dijelaskan lebih lanjut bahwa konstitusi bangsa Indonesia, khususnya dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat 4 (empat) tujuan bernegara, satu di antaranya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia menjadi saksi bahwa sejak berdiri hingga kini, bangsa Indonesia memang konsisten memegang teguh politik luar negeri bebas aktif dan berpartisipasi aktif mewujudkan perdamaian abadi serta mengenyahkan penjajahan dari muka bumi. Di mulai dari Konferensi Asia Afrika (KAA) Tahun 1955 di Bandung, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok tahun 1960 hingga Konferensi Islam Asia Afrika Tahun 1965. Indonesia juga ikut berperan aktif dalam misi perdamaian PBB sejak tahun1957 hingga kini, resolusi damai Palestina, serta aktif memprakarsai perundingan damai Afganishtan dan prakarsa-prakarsa perdamaian lainnya.
"Komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan mengenyahkan penjajahan dari muka bumi bahkan diakui dunia internasional. Sejarawan terkemuka Ahmad Mansyur Suryanegara dengan tegas menyebutkan pada saat Konferensi Islam Asia Afrika berlangsung 15 Maret 1965, Bung Karno dinobatkan sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Islam ( The Champion of Freedom and Islam ). Dengan demikian apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah melanjutkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan menjunjung tinggi perdamaian dunia," kata Basarah.
