Harapan Honorer K2 Setelah Perpres Gaji PPPK Terbit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memberi harapan baru bagi para pegawai honorer, salah satunya honorer K2. Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, terbitnya Perpres menjadi harapan baru honorer K2 untuk berubah status agar mendapat gaji dan tunjangan yang layak seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Titi mengatakan harapan ini khususnya bagi mereka yang kesempatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sudah tertutup. "Perpres itu jadi harapan K2 bisa berubah status dan kelayakan gajinya," ujar Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih saat dikonfirmasi, Ahad (4/10).

Baca Juga

Titi mengatakan, Perpres juga memberi angin segar bagi honorer K2 yang sudah lolos seleksi PPPK, tetapi belum juga diangkat dan mendapat gaji dan tunjangan. Ia mengatakan, ada sekitar 50 ribu honorer K2 yang telah lulus seleksi.

"Tentu saja Perpres itu menjadi angin segar buat K2 yang lulus PPPK di samping memang menunggunya lama Perpres itu," ujarnya.

Sementara, saat ini ada sekitar 400 ribu honorer K2 yang masih tersisa. Ia pun berharap Pemerintah merealisasikan kebijakan perekrutan PPPK untuk memberi kesempatan bagi honorer K2.

Salah satunya melalui rencana pemerintah mengisi kekurangan 700 ribu guru dari unsur PPPK. "Ini bisa jadi solusi untuk penyelesaian K2 apabila ada formasi dan formula khusus buat K2 tidak dicampur dengan yang non atau yang umum biarkan K2 bersaing hanya dengan K2," katanya.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Perpres yang diteken pada 28 September itu, disebutkan besaran gaji didasarkan golongan dan masa kerja, yang terdapat dalam lampiran Perpres tersebut.

Sementara, untuk tunjangan, PPPK akan diberi tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja. Tunjangan terdiri atas, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya.

Untuk anggaran gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam lampiran Perpres tersebut, berikut besaran gaji PPPK berdasarkan golongan dengan masa kerja paling rendah dan paling tinggi:

1. Golongan I:

a. Masa kerja 0 tahun: Rp.1.794.900

b. Masa kerja 26 tahun: Rp.2.686.200

2. Golongan II

a. Masa kerja 3 tahun: Rp.1.960.200

b. Masa kerja 27 tahun: Rp.2.843.900

3. Golongan III

a. Masa kerja 3 tahun: Rp.2.043.200

b. Masa kerja 27 tahun: Rp.2.964.200

4. Golongan IV

a. Masa kerja 3 tahun: Rp. 2.129.500