REPUBLIKA.CO.ID, TANAH DATAR -- Dihadapan masyarakat Sumatra Barat, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyangsikan kesetiaan warga Minang terhadap Pancasila dan NKRI. Karena kenyataannya banyak tokoh asal Minang yang terlibat aktif dalam upaya-upaya kemerdekaan. Misalnya saja, Moh Hatta, Moh Yamin dan KH Agus Salim.
Ketiganya merupakan orang-orang asal Sumatera Barat yang terlibat aktif melahirkan Dasar dan Ideologi Pancasila. Menurut Hidayat pihak-pihak yang meragukan kecintaan warga Minang terhadap Pancasila sebagai orang yang kurang membaca sejarah.
Karena itu, agar tidak menimbulkan keresahan baru, Wakil Ketua MPR mengajak mereka untuk mempelajari peran dan kiprah orang Minang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. “Moh. Yamin dan KH. Agus Salim merupakan anggota Kelompok Sembilan yang diketuai Bung Karno dan menghasilkan Pancasila 22 Juni. Pancasila 22 Juni adalah hasil kompromi antara kelompok agamis dan nasionalis dalam menentukan dasar dan ideologi negara,” kata Hidayat Nur Wahid menambahkan.
Sedangkan Moh Hatta adalah tokoh yang menerima keberatan masyarakat Indonesia Timur terkait bunyi sila pertama Pancasila 22 Juni atau yang biasa disebut Piagam Jakarta. Bahkan Moh Hatta jugalah yang mengajak diskusi tokoh tokoh Islam, untuk membahas keberatan masyarakat Indonesia Timur. Dari hasil diskusi itu maka lahirlah Pancasila 18 Agustus yang dipakai hingga saat ini.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR secara daring, saat menjadi nara sumber pada acara Sosialisasi Empat Pilar, kerjasama MPR RI dengan Yayasan Mutiara Quran Minangkabau (MQM).
Acara tersebut berlangsung di Aula Hotel Pagaruyung Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Senin (5/10). Ikut hadir pada acara tersebut anggota MPR F PKS Dr. H. Sidi Hermanto Tanjung, S.E., M.M.
Selain itu, kata Hidayat ada juga tokoh Minang yang berjasa mengembalikan NKRI seperti yang dicita-citakan Proklamasi 17 Agustus. Dia adalah M Natsir Ketua Fraksi Partai Masyumi DPR RIS. Berkat Mosi Integral M Natsir yang disampaikan dihadapan sidang paripurna DPR RIS pada 3 April 1950, NKRI disepakati untuk kembali digunakan, menggantikan Republik Indonesia Serikat.
Jelang Pilkada serentak 9 Desember, Hidayat mengingatkan, Indonesia merdeka pada 17 Agustus, bukan untuk menyengsarakan rakyatnya. Karena itu HNW mengajak bangsa Indonesia untuk tidak menjual murah kedaulatan yang dimiliki. Jangan sampai hak suara milik masyarakat di tukar dengan sembako atau iming-iming uang lainnya.
“Pilihlah pemimpin terbaik, diantara calon-calon yang ada. Jangan menggadaikan kedaulatan kita, kepada pemimpin yang tidak amanah, karena potensi kerugiannya sangat besar. Jadi jangan memubazirkan hak pilih yang dimiliki. Dan, jangan pula menimbulkan klaster covid-19 di lingkungan kita,” kata Hidayat menambahkan.
