REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar di tengah pandemi Covid-19 menuntut pasangan calon (paslon) memaksimalkan kampanye daring. Menurut analis politik Exposit Strategic Arif Susanto, paslon bisa membuat kegiatan kampanye daring secara lebih interaktif agar pesan dan tujuan kampanye sampai kepada pemilih.
"Tema kampanye, identitas audiens, model pengemasan isu, interaktivitas, itu juga berpengaruh terhadap sampai atau tidaknya pesan," ujar Arif kepada Republika, Rabu (7/10).
Dia mengatakan, para kandidat kepala daerah dan partai politik memang lebih tertarik terhadap aktivitas pengumpulan massa sebagai bagian unjuk kekuatan dan dukungan. Padahal, efektivitas kampanye itu sendiri mengandalkan banyak faktor seperti yang telah disebutkan di atas.
Efek kampanye pun tidak selalu ditandai oleh jumlah orang yang terlibat. Jumlah peserta kampanye tidak berbanding lurus dengan jumlah orang yang akhirnya terpengaruh untuk menjatuhkan pilihan kepada paslon yang bersangkutan
Dalam kampanye konvensional, orang bisa datang hanya karena ingin menonton hiburan dangdut ketimbang mendengarkan orasi politik calon kepala daerah. Bisa saja orang yang tidak datang ke arena kampanye, tetapi mengikuti pemberitaan dari rumah, akhirnya menentukan pilihan.
"Jadi, gema pesan itu penting dalam kampanye (agar pesan menerpa banyak khalayak), tetapi luasnya terpaan tidak selalu sebanding dengan jumlah pemilih," kata Arif.
Dengan demikian, tidak selalu kampanye konvensional yang bersifat tatap muka lebih baik dari kampanye daring. Penting bagi paslon mampu memastikan pesan yang tepat bagi khalayak yang tepat.
Hal itu bisa diraih manakala segmentasi calon kepala daerah di kalangan pemilih juga dibangun secara lebih presisi, termasuk dengan membaca kecenderungan dan kepentingan pemilih. Kendati demikian, kata dia, keterbatasan infrastruktur internet memang menjadi bagian penghalang kampanye daring.
Namun, persoalan yang lebih baik ialah paslon harus bisa mengatasi ketimpangan akses dan kurangnya literasi politik yang lebih pelik. Paslon dan timnya harus dapat mengantisipasi ancaman penyebaran kabar bohong atau hoaks.
"Para kandidat perlu melihat hal ini sebagai suatu peluang bukan hanya untuk mengembangkan suatu model kampanye yang unik sekaligus baru, tetapi juga untuk membangun kecerdasan politik para pemilih," tutur Arif.
Di sisi lain, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani mengatakan, selain paslon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara juga dapat mengemas acara debat publik atau debat terbuka antarpaslon secara interaktif dan menarik. KPU harus bisa memaksimalkan debat kandidat dapat diakses masyarakat luas.
"Bagaimana debat kandidat itu bisa dikemas agar lebih menarik, interaktif, jadi warga bisa bertanya, jadi enggak cuma moderator dan panelis saja," kata Sri saat dihubungi Republika.
KPU bisa membuka pendaftaran warga yang ingin menelepon dan bertanya kepada paslon saat debat publik berlangsung. Dengan demikian, paslon juga mempunyai kesempatan menjelaskan langsung visi, misi, dan programnya kepada konstituen di depan publik.
Menurut Sri, jangan sampai debat paslon hanya digelar secara formalitas. Di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, debat publik harus dimaksimalkan oleh KPU untuk menarik partisipasi pemilih maupun paslon untuk mendulang dukungan.
Selain itu, kata Sri, paslon dapat memetakan daerah yang harus didatangi langsung dengan melaksanakan metode kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas yang masih diperbolehkan, meskipun dengan ketentuan protokol kesehatan ketat. Kemudian memetakan juga daerah-daerah yang bisa dijangkau melalui kampanye daring.
"Harus dipetakan ini wilayah terpencil, harus didatangi langsung. Ini daerah yang bisa blusukan dengan model virtual," ujar Sri.
