REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai banyak persoalan kebangsaan yang belakangan ini muncul karena kebuntuan komunikasi dan tidak ada saluran. Karena itu harus ada lembaga yang menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi kebuntuan itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbuka sebagai tempat untuk saluran dialog berbagai elemen bangsa mencari solusi berbagai persoalan kebangsaan.
“Saya sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Hubungan Antarlembaga akan menyampaikan kepada Pimpinan MPR untuk menginisiasi MPR sebagai fasilitator dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi persoalan bangsa. Inilah makna MPR sebagai Rumah Kebangsaan,” kata Jazilul Fawaid di sela-sela kegiatan ziarah ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin di Komplek Masjid Agung Banten, kota Serang, Jumat (9/10). Ziarah ke makam itu masih dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Pandeglang, Banten.
Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, memberi contoh aksi-aksi demo menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menjurus anarkis berupa perusakan fasilitas umum, halte, perkantoran, dan berujung bentrok dan rusuh pada Kamis (8/10) merupakan bentuk dari adanya kebuntuan tersebut. Aksi-aksi demo anarkis itu terjadi di berbagai kota di Indonesia.
“Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti buruh dan mahasiswa, menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi. Saat ini orang sedang marah karena UU tersebut. Jangan kemarahan dilawan dengan kemarahan pula. Karena itu perlu penyaluran melalui jalur dialog," katanya.
Lalu dimana tempat untuk berdialog itu? Gus Jazil menyebutkan MPR terbuka untuk menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi berbagai persoalan bangsa. “MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah untuk mengurai kebuntuan yang terjadi saat ini,” tegas politikus PKB ini.
Dalam dialog itu, lanjut Gus Jazil, semua elemen bangsa harus dilibatkan, mulai dari pihak Istana, pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh hingga mahasiswa. “Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal UU Cipta Kerja ini,” tuturnya.
Gus Jazil menilai saat ini belum ada lembaga yang mengajak berbagai elemen masyarakat itu untuk duduk bersama memecahkan persoalan bangsa. “MPR sangat tepat untuk berperan menjadi lembaga sebagai tempat dialog berbagai elemen masyarakat sesuai dengan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan. Sehingga tidak terjadi kebuntuan dan salurannya. Jadi orang tidak menyalurkan kemarahannya di tempat-tempat umum apalagi dengan merusak fasilitas publik, halte, perkantoran,” imbuhnya.
Gus Jazil menambahkan untuk meredam kemarahan publik, seperti aksi demo menolak UU Cipta Kerja, tidak bisa lagi dengan pendekatan show of force. Artinya, menggunakan pendekatan represif dengan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, sehingga semua lawan yang membangkang dipukul mundur.
“Tidak bisa lagi show of force seperti itu. Yang diperlukan sekarang ini adalah tempat untuk berdialog. Sebab, situasi sekarang ini terjadi kebuntuan komunikasi. Dialog itu bisa dilakukan dimana saja, tapi saya kira di MPR yang paling tepat. Dialog bisa dilakukan secara virtual. Yang penting ada penyalurannya,” tegasnya.
Gus Jazil mencontohkan dialog seperti itu pernah dilakukan Joko Widodo ketika masih menjadi Walikota Solo. Joko Widodo seringkali mengajak warganya berdialog untuk menyelesaikan setiap persoalan. Semua elemen masyarakat mulai dari pengurus RT, RW, pedagang pasar, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga pimpinan partai politik sering diajak berdialog mencari solusi setiap persoalan. “Nah, dialog seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Yaitu, musyawarah bersama,” pungkasnya.
