REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal meminta, semua pemangku kepentingan di seluruh daerah konsisten mengawal kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) agar tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Massa kampanye berlangsung selama 71 hari sampai 5 Desember 2020 mendatang.

"Kita perlu terus-menerus membina semangat konsisten. Kemudian juga perlu melakukan langkah-langkah untuk mengevaluasi setiap kondisi, memutuskan suatu perkara yang dikira perlu untuk segera diputuskan," ujar Safrizal dalam rapat daring evaluasi pelaksanaan pilkada, Jumat (16/10).

Dia mengatakan, dari hasil evaluasi memang masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan. Namun, menurut dia, pelanggaran protokol kesehatan tersebut tidak signifikan.

Safrizal berharap, aparat keamanan bisa menindak pelanggaran protokol kesehatan dalam setiap kegiatan pilkada. Bahkan, mereka juga dituntut bisa mencegah pelanggaran protokol kesehatan untuk meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19.

"Tentu ini catatan bagi penegak disiplin yang ada di daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meminimalisir, mereduksi jumlah pelanggaran yang dilakukan," kata dia.

Dia menambahkan, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi pasangan calon (paslon) yang menggunakan hand sanitizer, masker, maupun pelindung wajah atau face shield, sebagai bahan kampanye. Hal itu dinilai sangat bermanfaat sebagai upaya menangani pandemi Covid-19.

Menurut dia, Tito meminta para pejabat kepala daerah sementara (Pjs) yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus mendorong para paslon serta tim sukses, dan masyarakat selalu mentaati protokol kesehatan Covid-19. Bahkan, paslon diminta meningkatkan penggunaan masker sebagai media berkampanye.

"Masyarakat yang menggunakan masker ini menjadi terbantu karena mudahnya memperoleh masker," kata Safrizal.