REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau agar momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak menjadi konflik. Karena itu, dia meminta kepada para calon kepala daerah (cakada) untuk memahami betul aturan main dalam Pilkada.

"Kita ingin Pilkada ini aman dari konflik dan jangan terjadi konflik," kata Menteri Tito Karnavian dalam webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 di Jakarta, Selasa (20/10).

Dia mengatakan, ada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia bagi setiap cakada jika merasa ada sesuatu yang tidak cocok atau keberatan. Pada saat yang bersamaan, mantan kapolri ini juga meminta penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk tetap netral dalam Pilkada nanti.

Dia juga mengingatkan semua pihak memiliki tanggung jawab agar pilkada tahun ini aman dari paparan Covid-19. Dia meminta kepada penyelenggara pemilu untuk mengadakan debat kandidat dengan tema peran kepala daerah menghadapi pandemi dan dampak ekonomi serta sosial yang ditimbulkan.

Dia membantah bahwa Pilkada serentak tahun ini diselenggarakan dengan agenda politik untuk administrasi pemerintahan. Dia mengatakan kepala daerah terpilih dan bukan pelaksana tugas dibutuhkan agar pemerintahan dapat berjalan efektif. 

Dia juga menentang anggapan protokol kesehatan dalam pilkada hanya dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penularan virus SARS-CoV-2 alias Covid-19. Menurutnya, pola pikir yang harus dibentuk adalah bahwa Pilkada merupakan momentum untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan angka paparan Covid-19. 

"Momentum Pilkada serentak bukan menjadi media penularan tetapi justru menjadi gelombang untuk memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawan Covid-19," kata Tito lagi.

Sebelumnya, tema webminar yang diadakan adalah mewujudkan pimpinan daerah berkualitas melalui pilkada serentak yang jujur berintegritas. Peserta dalam webinar ini yakni seluruh calon kepala daerah (cakada) di seluruh Indonesia.