REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menyebutkan, kuota peserta Kartu Prakerja untuk tahun ini sudah terpenuhi. Namun, mereka siap membuka kembali pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-11 apabila memang ada arahan dari Komite Cipta Kerja (KCK).
Head of Communications PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menjelaskan, PMO telah menyelesaikan 5,6 juta kuota peserta untuk tahun anggaran 2020 seiring dengan gelombang ke-10 yang telah dibuka sejak sebulan lalu.
PMO membuka kemungkinan adanya pembukaan gelombang berikutnya pada tahun ini, jika mendapatkan arahan dari KCK yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Penambahan gelombang dan jumlah kuota merupakan wewenang Komite Cipta Kerja. Kami siap melaksanakan keputusan KCK," ujar Louisa saat dihubungi Republika.co.id, Senin (26/10).
Sebelumnya, Airlangga menyebutkan, total pendaftar program Kartu Prakerja per 8 Oktober sudah mencapai 35,1 juta orang dari 514 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Sebagian besar di antara mereka berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur dengan share masing-masing 14,6 persen dan 11,96 persen dari total pendaftar.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi pendaftar Kartu Prakerja sejak gelombang pertama yang diadakan pada April hingga gelombang ke-10. Tapi, jumlah peserta yang lolos seleksi dan diterima untuk mengikuti program hanya 15 persen di antaranya atau 5,59 juta orang.
"Yang sudah menyelesaikan pelatihan sebanyak 4,6 juta orang dan yang sudah menerima insentif adalah 3,8 juta orang," ujar Airlangga dalam webinar pada Ahad (11/10).
Tiap peserta Kartu Prakerja mendapatkan manfaat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Terdiri atas biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan insentif survei kebekerjaan Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei.
Pelaksanaan Kartu Prakerja mendapatkan anggaran Rp 20 triliun sepanjang 2020. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasinya per pekan kedua Oktober sudah mencapai 99,3 persen atau sekitar Rp 19,87 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika