REPUBLIKA.CO.ID, oleh Teguh Firmansyah*
Pada 2013 silam, dalam sebuah perbincangan meja makan di rumah tepi pantai di Pensacola, Florida, Amerika Serikat (AS) salah seorang warga lokal bertanya kepada saya tentang pemilu 2014. Saya lupa namanya, namun garis besar pertanyaannya, siapa yang akan maju Pilpres 2014?
Bak tebak-tebak buah manggis saya bilang kepada beliau ketika itu, salah satu calon kuat adalah Prabowo Subianto? Mendengar nama tersebut, pria AS yang pernah berdinas di Indonesia ini bertanya-tanya, bukankah Prabowo punya catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)? Saya tidak mau berdebat panjang, karena memang pada faktanya Prabowo masih dilarang untuk masuk ke Paman Sam dengan catatan pelanggaran HAM itu..
Namun tujuh tahun lebih berlalu, kondisi politik sudah berbeda. Amerika Serikat yang dulu melarang, kini membuka pintu selebar-lebarnya buat Prabowo. Larangan masuk telah dicabut menyusul posisi ketum Gerindra itu yang kini menjabat sebagai menteri pertahanan RI.
Hubungan dengan Prabowo bukan sebatas personal, namun sudah menyangkut institusi negara RI yang memiliki posisi cukup strategis di ASEAN. Dengan jumlah penduduk terbesar dan wilayah terluas di Asia Tenggara, bagaimanapun Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas di kawasan.
Pertengahan Oktober lalu, Prabowo berkunjung ke Washington untuk membahas berbagai isu dengan Menteri Pertahanan AS Mark T Esper. Kedua pemimpin sama-sama berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama militer dan keamanan maritim. Prabowo dikabarkan juga tertarik untuk membeli sejumlah peralatan tempur buatan Paman Sam.
Bagi AS, jalinan hubungan bilateral dengan Indonesia sangat penting. Bukan sekadar pertemanan, namun untuk mengadang pengaruh China di kawasan. Harus diakui lewat Belt Road Initiative, China telah menancapkan beragam pengaruh di belahan dunia. Dari Asia hingga Afrika. Beijing melakukan ekspansi besar-besaran, tak cuma produksi barang, tapi juga aliran kucuran yuan.
China telah berubah, dari negara underdog, menjadi salah satu pemain utama dunia. Jika AS tak melakukan antisipasi, maka perlahan dan pasti, peran Paman Sam di dunia akan digantikan oleh China. Gelar AS sebagai 'polisi dunia' hilang.
Presiden AS Donald Trump telah menjadikan gerakan anti-China sebagai bahan dari kampanyenya. Berulang kali Trump menyalahkan China atas penyebaran virus Covid di seluruh dunia. Ia juga menyebut China telah mencuri teknologi-teknologi AS. China pun dinilai curang dalam perdagangan dunia.
Washington tak jarang menjatuhkan sanksi ke perusahaan China. Salah satunya yang masih hangat yakni perusahaan teknologi informasi Huawei. AS merapatkan barisan dengan sekutu untuk memblokir pengembangan teknologi Huawei di Barat.
Diundangnya Prabowo ke Washington, jelang pilpres AS, seperti telah memberi pesan cukup nyata. Paman Sam tak akan meninggalkan pengaruhnya di Indonesia. Mereka tak ingin Indonesia jatuh ke tangan China.
Prabowo telah berkunjung ke Beijing dan bertemu dengan petinggi militer China pada Desember 2019. Prabowo juga menerima kunjungan Menteri Pertahanan China di kantor Kemenhan pada 8 September lalu.
Adapun pekan ini, Menlu AS Mike Pompeo datang ke Indonesia, tak lama berselang setelah kunjungan Prabowo ke Washington. Tak hanya ke Indonesia, Pompeo juga berkunjung ke Sri Lanka, India, dan Maladewa. Visi utamanya jelas, kampanye mengadang pengaruh Partai Komunis China.
Kesuksesan Pompeo dalam melakukan kampanye anti-Komunis China akan sangat berpengaruh untuk citra Trump jelang pilpres. Beberapa waktu lalu AS yang digawangi Pompeo juga menggelar pertemuan dengan sekutunya di kawasan Indo Pasifik yakni Jepang, India, dan Australia. Ketiga negara itu punya hubungan kurang baik dengan China.
Pasukan India bentrok dengan tentara China di Ladakh yang menyebabkan banyak personel India gugur. Jepang juga memiliki sengketa perbatasan dengan China di Laut China Timur. Adapun pemerintah Australia terlibat perang kata-kata dengan otoritas Beijing. Keempat negara itu dijadwalkan akan mengggelar latihan militer gabungan pada November mendatang, kebijakan yang sepertinya akan menuai protes dari China.
Konsistensi Trump terhadap negara pimpinan Xi Jinping itu sebenarnya tak jauh beda dengan gaya George W Gush saat menjadikan isu terorisme dan Alqaidah untuk menjaga popularitasnya. Menjadikan pihak luar sebagai ancaman, cukup efektif membangkitkan rasa nasionalisme warga dan mempertahankan popularitas.
Oleh karena itu, urusan pencabutan larangan Prabowo masuk ke AS jauh lebih kecil dibandingkan persoalan China itu sendiri. Amnesty International sebut Prabowo bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Namun AS jauh lebih mementingkan pelanggaran HAM yang dilakukan Negeri Tiongkok di Xinjiang.
*) Penulis adalah jurnalis republika.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika