REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan kampanye secara daring dinilai oleh para pasangan calon kepala daerah tidak berjalan maksimal seperti kampanye yang digelar secara tatap muka. Pernyataan ini menanggapi mayoritas calon kepala daerah (cakada) masih melakukan kampanye tatap muka di tengah pandemi covid-19. 

"Kita evaluasi bahwa kampanye dengan cara-cara digital yang kita harapkan ternyata belum bisa diterima secara utuh di lapangan," kata Lodewijk saat ditemui disela-sela pembukaan musyawarah besar Ormas MKGR, di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/10).

Lodewijk mengatakan calon kepala daerah (cakada) yang diusung Partai Golkar tetap melakukan kampanye dengan cara tatap muka terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penggunaan protokol tetap perlu dilakukan selama berkampanye di era pandemi saat ini.

"Pada prisnipnya Partai Golkar tidak menginginkan pilkada ini menjadi klaster Covid-19," ujar Lodewijk.

Partai Golkar juga telah membentuk satuan tugas penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang diketuai kader partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena. Ia berharap satuan tugas tersebut bertindak preventif mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan kampanyenya.

"Jadi kita ingin pilkada berjalan, tapi kita tidak ingin juga penyebaran covid ini kita tidak hadapi, jadi kita harus bener-bener protokol kesehatan (dilakukan), termasuk kegiatan hari ini," kata dia.

Ia mengatakan, Partai Golkar secara tidak langsung menunjukan kepada calon kepala daerah untuk melakukan kampanye secara daring. Terbukti, pada perayaan HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu diikuti oleh banyak peserta meskipun digelar secara daring.

"Faktanya 35.900 orang itu hadir terlibat di situ, artinya di sini Golkar terdepan untuk mengkampanyekan penggunaan digital, model kampanye daring-daring ini yang dilakukan," tuturnya. 

Sebelumnya berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Kamis (15/10), dari  3.398 kegiatan kampanye di 172 kabupaten/kota dan sembilan provinsi, sebanyak 3.259 atau 96 persen kampanye dilakukan secara tatap muka dan hanya 212 atau empat persen kampanye secara daring.

"Dan 3.389 kampanye (99,7 persen) kampanye dengan memperhatikan protokol kesehatan," ujar Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dikutip situs resmi KPU RI, Jumat (16/10) lalu.