REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian/lembaga memaksimalkan serapan belanja pada akhir tahun 2020. Jokowi menyebutkan, kuartal IV merupakan kesempatan terakhir yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki kinerja pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2020.
Belanja pemerintah memang menjadi andalan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, setelah konsumsi rumah tangga yang biasanya menjadi penggerak utama PDB justru anjlok akibat pandemi Covid. Konsumsi rumah tangga terkontraksi hingga minus 5,51 persen pada kuartal II lalu, dan diprediksi kembali tertekan minus 4 persen pada kuartal III.
"Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand. Sehingga konsumsi akan menjadi lebih baik. Belanja, spending, harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya," kata Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Senin (2/11).
Kendati kuartal IV 2020 belum rampung, Jokowi sudah mulai mengingatkan seluruh kementerian/lembaga untuk ancang-ancang mempercepat belanja di kuartal I 2021 mendatang. Ia ingin agar perbaikan kinerja ekonomi yang bisa dicapai pada akhir tahun ini tetap bisa berlanjut di awal tahun depan.
"Begitu bapak ibu sudah menerima yang namanya DIPA, itu sudah bisa langsung ada lelang. Sehingga nantinya, kita harapkan Januari-Maret tidak stuck, setelah kuartal IV langsung drop. Kita harapkan kuartal IV ada ungkitan juga untuk naik," kata Jokowi.
Khusus untuk awal tahun 2021, presiden memberi arahan agar belanja pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial menjadi prioritas. Jokowi meminta penyaluran program perlindungan sosial masyarakat bisa disiapkan sebelum akhir tahun 2020, sehingga realisasinya bisa lebih cepat.
Penyaluran bansos ini, selain bisa mendongkrak belanja pemerintah, juga bisa menjadi pengungkit daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga ikut meningkat.
"Sedangkan yang belanja-belanja modal, terutama infras di Kementerian PUPR, Kemenhub, dan kementerian lain yang bisa digiring untuk segera dimulai," kata Jokowi.