Selasa 03 Nov 2020 17:34 WIB

Investor Tunggu Hasil Pemilu AS, Penawaran Lelang SUN Turun

Total penawaran yang masuk untuk lelang SUN hari ini sebesar Rp 66,26 triliun.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Nidia Zuraya
Lelang Surat Utang Negara (SUN).
Foto: Tim Infografis Republika.co.id
Lelang Surat Utang Negara (SUN).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penawaran lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (3/11) mengalami penurunan 20,18 persen dibandingkan lelang pada dua pekan lalu. Penurunan ini diindikasikan terkait dengan langkah investor yang menantikan hasil pemilu di Amerika Serikat (AS).

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), total penawaran yang masuk untuk lelang SUN hari ini sebesar Rp 66,26 triliun, turun dari Rp 83,02 triliun pada Selasa (20/10).

Baca Juga

Direktur SUN DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan, penurunan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan pemilihan presiden Negeri Paman Sam pada Selasa waktu setempat. "Lelang SUN hari ini diwarnai aksi wait and see investor terkait hasil pemilu di Amerika," tuturnya, dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Selasa (3/11).

Meski turun, Deni menyebutkan, jumlah penawaran lelang yang masuk tetap cukup besar, dengan bid to cover ratio mencapai 2,24 kali.

Incoming bids terbesar masih belum berubah dibandingkan lelang SUN sebelumnya, yaitu pada tenor 10, 15 dan lima tahun. Masing-masing mendapatkan penawaran Rp 19,45 triliun, Rp 15,51 triliun dan Rp 12,54 triliun.

Deni menambahkan, imbal hasil yang ditawarkan investor juga cukup kompetitif. Hal ini tercermin dari penurunan yield tertimbang rata-rata atau weighted average yield (WAY) untuk tenor 10 dan 15 tahun sebesar 10 dan 11 basis poin (bps) dibandingkan lelang SUN sebelumnya.

Dari lelang SUN kali ini, pemerintah memutuskan memenangkan permintaan sebesar Rp 29,5 triliun. Total ini lebih rendah dibandingkan lelang SUN sebelumnya, Rp 32,75 triliun. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan incoming bids pada lelang hari ini dan yield atau imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang wajar di pasar sekunder.

Selain itu, Deni menambahkan, pemerintah juga mempertimbangkan rencana kebutuhan pembiayaan sampai dengan akhir tahun. "Termasuk untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement