REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Resesi ekonomi sudah di depan mata. Kendati rilis kinerja kuartal III oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baru dilakukan Kamis (5/11) besok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasang proyeksi bahwa ekonomi kembali tumbuh minus. Dengan begitu, maka Indonesia resmi masuk resesi ekonomi.
Namun Indonesia masih punya kuartal IV 2020 untuk memperbaiki keadaan. Bila kinerja di akhir tahun bisa sedikit lebih baik, paling tidak pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun tidak terkontraksi terlalu dalam.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, salah satu jurus yang dijalankan pemerintah untuk mendongkrak PDB di akhir tahun adalah memaksimalkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini juga mencakup penyaluran bantuan sosial melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Untuk porsi pemerintah, kita akan melakukan spending sebanyak-banyaknya melalui PEN. Kita pastikan spending kementerian/lembaga semaksimal mungkin," ujar Budi dalam keterangan pers di kantor presiden, Rabu (4/11).
Hanya saja dari aspek lapangan usaha, belanja pemerintah tidak menyumbang banyak porsi dalam struktur penyusun produk domestik bruto (PDB). Budi menyebutkan, sumbangan terbesar berasal dari sektor swasta sebesar 70 persen. Sisanya, berasal dari BUMN dan kementerian/lembaga termasuk dari program PEN.
"Jadi memang sebagian besar bergantung ke teman-teman swasta. Makanya kami juga fokuskan beberapa program bisa bantu berikan stimulus ke pihak swasta, agar berputar roda ekonomi mereka," kata Budi.
Demi ikut menggerakkan sektor swasta ini, pemerintah melibatkan swasta dalam pelaksanaan program PEN. Misalnya dalam penyaluran bantuan sosial sembako kepada masyarakat, pihak swasta berperan dalam transportasinya.
"Yang khusus kami pegang terutama adalah akses pinjaman, jaminan kredit, itu yang sekarang kita dorong. Juga pinjaman ke daerah. Daerah-daerah bisa meminjam ke kantor pusat, itu yang kita dorong. Supaya daya ungkit bukan hanya dari pemerintah," kata Budi.
Catatan pemerintah, realisasi penyerapan anggaran PEN sampai 2 November 2020 mencapai Rp 366,66 triliun atau 51,9 persen dari total anggaran. Satgas PEN sendiri telah menyalurkan lebih dari Rp 150 triliun sepanjang kuartal III 2020 sebagai dukungan untuk menjaga defisit pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Dan arahan presiden agar di kuartal IV ini disalurkan semaksimal mungkin. Kami berharap bahwa sisa anggaran PEN bisa kita serap semua, minimal Rp 100 triliun bisa kita salurkan di kuartal ini," kata Budi.
Sisa anggaran PEN yang masih perlu disalurkan pada kuartal IV 2020 sebesar Rp 170 triliun. Dari angka tersebut, pemerintah menargetkan setidaknya Rp 100 triliun bisa tersalurkan untuk program PEN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika