Wednesday, 22 Rabiul Awwal 1446 / 25 September 2024

Wednesday, 22 Rabiul Awwal 1446 / 25 September 2024

270 Pemda Lunasi NPHD Pilkada 2020

Senin 09 Nov 2020 17:49 WIB

Rep: Mimi Kartika / Red: Ratna Puspita

Pilkada (ilustrasi). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan 270 pemerintah daerah (pemda) telah melunasi anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pilkada (ilustrasi). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan 270 pemerintah daerah (pemda) telah melunasi anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Foto: Republika/ Wihdan
270 daerah ini terdiri dari sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan 270 pemerintah daerah (pemda) telah melunasi anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total dana yang diterima jajaran KPU daerah yang menggelar pilkada serentak lebih dari Rp 10,23 triliun.

"Untuk KPU ini 100 persen ya, mudah-mudahan sudah selesai," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori, dalam diskusi daring, Senin (9/11).

Baca Juga

Sementara, Kabupaten Seram Bagian Timur belum melakukan transfer NPHD kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat. Hudori menyebutkan, dana yang belum ditransfer mencapai Rp 2,7 miliar atau 0,01 persen dari total NPHD 270 daerah.

Sedangkan, NPHD untuk pengamanan yang ditransfer pemda totalnya masih 91,89 persen. Dana yang belum ditransfer kepada jajaran pengamanan sekitar Rp 187,85 miliar atau 8,11 persen per 6 November 2020.