REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan 270 pemerintah daerah (pemda) telah melunasi anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total dana yang diterima jajaran KPU daerah yang menggelar pilkada serentak lebih dari Rp 10,23 triliun.

"Untuk KPU ini 100 persen ya, mudah-mudahan sudah selesai," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori, dalam diskusi daring, Senin (9/11).

Sementara, Kabupaten Seram Bagian Timur belum melakukan transfer NPHD kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat. Hudori menyebutkan, dana yang belum ditransfer mencapai Rp 2,7 miliar atau 0,01 persen dari total NPHD 270 daerah.

Sedangkan, NPHD untuk pengamanan yang ditransfer pemda totalnya masih 91,89 persen. Dana yang belum ditransfer kepada jajaran pengamanan sekitar Rp 187,85 miliar atau 8,11 persen per 6 November 2020.

Terdapat 48 pemda yang belum melakukan transfer 100 persen kepada pengamanan. Menurut dia, kendala pencairan NPHD belum mencapai 100 persen karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga pemda menunggu dana alokasi umum dari pemerintah pusat. 

Selain itu, pemda menunggu usulan dari pihak pengamanan atau TNI/Polri. Hudori meminta pemda segera mengalokasikan dana hibah kepada penyelenggara pilkada, mengingat pemungutan suara akan berlangsung satu bulan lagi.

"Tolong walaupun belum ada usulan dari pihak pengamanan karena usulan ini cuma formalitas saja sebenarnya, kalau sudah ada segera transfer diberikan kepada pengamanan," kata Hudori.

Anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang berasal dana NPHD lebih dari Rp 15,2 triliun. Dana NPHD yang sudah direalisasi sekitar Rp 14,99 triliun. Sedangkan, anggaran yang belum ditransfer pemda mencapai Rp 210,45 miliar. 

Sebanyak 270 daerah ini terdiri dari sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Tahapan pilkada saat ini memasuki masa kampanye yang dimulai sejak 26 September lalu sampai 5 Desember. Pemungutan suara serentak digelar pada 9 Desember 2020.