REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur mengalihkan lokasi debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya dalam Pilkada Surabaya 2020 pada 18 November mendatang. Pemindahan dengan pertimbangan keamanan.
Anggota KPU Surabaya Subairi, di Surabaya, Senin (9/11), mengatakan debat publik pertama digelar di hotel. Sedangkan debat publik kedua nantinya akan dialihkan di Dyandra Convention Center Jalan Basuki Rahmat.
"Keputusan itu setelah kita evaluasi dan hasil koordinasi dengan pihak kepolisian," ujarnya.
Menurut dia, salah satu alasan dipindahkannya lokasi itu adalah dari sisi keamanan. Jika debat digelar di hotel maka faktor keamanannya lebih sulit.
Apalagi, lanjut dia, peserta debat publik saat pandemi Covid-19 dibatasi dengan protokol kesehatan. Jika di hotel, kata dia, dikhawatirkan ada pendukung paslon yang menyamar sebagai tamu hotel.
"Kalau di hotel, pendukung sulit dicegah. Mereka bisa berpura-pura jadi tamu," katanya.
Sebaliknya, dengan dialihkan ke Dyandra Convention Center, lokasi tersebut akan mudah diawasi. Bagi mereka yang tidak berkepentingan dilarang untuk berada di sekitar lokasi debat.
KPU Surabaya sudah menggelar debat publik pertama di Hotel Marriott pada 4 November 2020. Setelah pelaksanaan debat tersebut, KPU sudah melakukan rapat koordinasi untuk pelaksanaan debat publik kedua. Debat ini rencananya ditayangkan secara langsung oleh dua stasiun televisi, yakni BBS TV dan Inews TV.
Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 01 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik nonparlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 02 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai NasDem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo.
