Rabu 18 Nov 2020 04:03 WIB

UNS Teken MoU dengan Balai Prasarana Permukiman Jateng

Kerjasama ini untuk penelitian dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh

Rep: binti sholikah / Red: Hiru Muhammad
Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjalin kerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Tengah (Jateng) Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS, Sajidan dan Kepala Balai PPW Jateng, Cakra Nagara, Senin (16/11).
Foto: istimewa
Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjalin kerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Tengah (Jateng) Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS, Sajidan dan Kepala Balai PPW Jateng, Cakra Nagara, Senin (16/11).

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO--Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjalin kerjasama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Tengah (Jateng) Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS, Sajidan dan Kepala Balai PPW Jateng, Cakra Nagara, Senin (16/11).

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS, Sajidan, mengatakan, tujuan dari kerjasama ini untuk meningkatkan kapasitas, pengabdian masyarakat serta penelitian dalam pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.

"Kami selaku perwakilan dari UNS menyambut positif kerjasama antara Balai PPW Jateng dengan UNS sebagai wujud implementasi dari bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)," ucap Sajidan seperti tertulis dalam siaran pers, Senin.

Sementara itu, Kepala Balai PPW Jateng, Cakra Nagara, menyampaikan ruang lingkup pembahasan dalam kerjasama ini meliputi beberapa hal. Di antaranya peningkatan kapasitas dan pengabdian masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh dan penelitian untuk mengkaji implementasi program, evaluasi hasil program serta penelitian dampak progam. "Pembangunan infrastruktur tanpa pembangunan SDM sama dengan nol besar," ujar Cakra.

Cakra menambahkan, kerjasama tersebut dapat memberikan dampak pada pembangunan SDM dengan dibukanya kesempatan belajar melalui magang bagi mahasiswa. Selain itu, juga melibatkan akademisi perguruan tinggi untuk bisa berkontribusi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat terkait isu permukiman.

Sebelum dilakukan penandatanganan MoU, digelar rapat koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penataan Kawasan Gunung Kemukus Kabupaten Sragen. Diskusi yang membahas lima bidang, meliputi pemberdayaan ekonomi warga Kemukus, pengelolaan wisata kawasan Gunung Kemukus, pendekatan sosial budaya masyarakat, permasalahan gender dan anak serta konsep tata ruang permukiman.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement