REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Viralnya foto-foto paket bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga digunakan untuk kampanye Pilkada Kota Surabaya 2020, dilaporkan seorang warga bernama Albert Kurniawan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, Kamis (19/11). Albert mengaku resah atas beredarnya foto-foto tersebut di group-group percakapan WhatsApp.
”Saya merasa resah dengan adanya info, berita, dan foto bahwa ada paket bantuan dari BNPB diduga digunakan untuk kampanye calon tertentu di Pilkada Surabaya,” ujar Albert.
Seperti diketahui, beredar foto-foto paket bantuan BNPB diduga digunakan untuk kepentingan kampanye Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2, Machfud Arifin dan Mujiaman Sukirno. Foto pertama bergambar satu truk besar yang mengangkut paket bantuan BNPB. Sedangkan foto kedua, terdapat tiga orang memakai kaus kampanye Machfud Arifin dan Mujiaman tengah membawa paket bantuan tersebut sembari mengacungkan salam dua jari.
Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar membenarkan pihaknya telah menerima pelaporan dugaan bantuan dari BNPB yang dipakai sebagai alat kampanye oleh kandidat di Pilkada Surabaya. Agil menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
"Memang ada warga yang melaporkan. Laporan diterima hari ini oleh teman-teman di sekretariat Bawaslu Surabaya. Kami masih mengkaji unsur dugaan pelanggarannya. Masih kami dalami,” ujarnya.
Direktur Komunikasi dan Media Tim Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno, Imam Syafi'i merasa aneh pihaknya dituduh menyalahgunakan bantuan dari BNPB untuk kepentingan kampanye. Apalagi, pasangan Machfud-Mujiaman sama sekali tidak memiliki akses ke BNPB. Malah menurutnya pasangan Eri-Arudji yang didukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang lebih mungkin memiliki akses ke BNPB.
"Masuk akal apa nggak? Yang punya akses ke BNPB siapa? Kan penguasa, kepala daerah dan perangkat-perangkatnya. Justru kami aneh gitu loh yang punya akses ke situ ya nomor 1 kok sekarang yang dituduh nomor 2, nggak masuk akal," ujar Imam.
Imam enggan menduga-duga ada atau tidaknya konspirasi di balik pelaporan dugaan penyalahgunaan tersebut. Dia hanya mengingatkan, BNPB merupakan lembaga pemerintah. Menurutnya, yang lebih memungkinkan memiliki akses ke sana adalah pasangan calon yang didukung pemerintah.
"BNPB itu kan pemerintah ya? Sekarang ini partai pemerintah sopo? Risma itu sangat berkuasa di Surabaya, koyok Rojo, koyok Ratu," kata Imam.
Imam mengingatkan lawannya untuk bersaing secara sehat. Jangan malah lempar batu sembunyi tangan. Apalagi, kata dia, saat ini masyarakat sudah pintar-pintar. "Kita berkontestasi secara sehat sajalah. Enggak perlu intrik-intrik kemudian enggak perlu lempar batu sembunyi tangan gitulah. "Cara-cara yang curang nanti pasti ketahuan kok kejahatan itu selalu meninggalkan jejak," kata Imam.
