REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali mempertanyakan kinerja kabinet kerja yg dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. para menteri/lembaga negara para menteri terkesan tidak mampu melaksanakan perintah Presiden atau memang kinerja ini sudah maksimal?
Apalagi, beberapa waktu yang lalu, presiden kembali marah kepada jajaran menterinya saat memberi arahan dalam Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa secara virtual pada Rabu (18/11). Tidak hanya menteri, para pimpinan lembaga non-kementerian dan kepala daerah juga turut hadir dalam Rakornas tersebut.
Syarief Hasan menilai, kurang tepat Presiden marah-marah terus kepada para menteri. Bila ingin efektif presiden seharusnya melakukan evaluasi kinerja perbulan sejak marah-marah pertama kali.
"Dalam keadaan pandemi Covid 19 dan ekonomi resesi solusi nya bukan marah-marah namun harus bekerja dengan management pemerintahan yang terstruktur dan terukur. Kesan lamban dan sering membuat kebijakan yang kontraproduktif juga salah satu yg membuat kinerja tidak maksimal”, ungkap Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, dalam kondisi ekonomi yang sulit, para menteri belum menunjukkan kinerja signifikan untuk perbaikan ekonomi. “Terbukti, pada kuartal II dan III, ekonomi Indonesia berada di posisi minus dan berujung pada resesi ekonomi. Kondisi ini membuktikan kinerja yang belum maksimal dari pemerintah.”, ungkapnya
Akibat dari jatuhnya ekonomi Indonesia, berbagai perusahaan juga melakukan PHK demi bertahan di tengah Pandemi. Akibatnya, berdasarkan dari Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 3,05 juta pengangguran baru muncul di tahun 2020.
Syarief Hasan pun menilai salah satu penyebabnya adalah rendahnya serapan anggaran di kementerian dan lembaga negara. “Kita telah mengetahui bersama bahwa belanja negara salah satu instument untuk memulihkan ekonomi nasional. Rendahnya serapan anggaran membuktikan bahwa kementerian belum maksimal dalam memulihkan ekonomi nasional,” ungkapnya
Memang, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan bahwa realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara hingga November 2020 belum mencapai 50 persen dari total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 853,8 triliun.
Syarief Hasan pun mendorong Kementerian dan Lembaga Negara hingga Pemerintah Daerah untuk segera melakukan belanja negara. “Pemerintah masih memiliki waktu kurang lebih satu bulan. Waktu tersebut harus dioptimalkan Pemerintah dengan catatan transparancy dan akuntabiltas harus tetap dijaga untuk memulihkan ekonomi nasional ungkapnya.
Ia juga menekankan agar kementerian yang berkaitan langsung dengan UMKM, Koperasi, dan rakyat kecil untuk bergerak dengan cepat merealisasikan anggarannya. “Pemerintah harus sesegera mungkin membantu masyarakat kecil untuk bangkit kembali. Pemerintah juga harus memprioritaskan belanja produk UMKM dan Koperasi sebagaimana janji Presiden yang menganggarkan Rp. 307 Triliun untuk membeli produk UMKM.”, ungkap Syarief Hasan.
Data LKPP menunjukkan bahwa pengadaan belanja untuk UMKM baru mencapai 37 persen. Padahal, UMKM lah yang harus segera dibantu karena UMKM berkontribusi terhadap 60 persen PDB Indonesia," tutur Syarief Hasan
