REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hingga 18 November, tingkat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih berada di level 58,7 persen dari pagu anggaran atau sekitar Rp 408,61 triliun. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan dua skenario apabila realisasi PEN tidak mencapai 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, salah satu skenarionya adalah menambah program baru atau meningkatkan jumlah anggaran untuk program eksisting. Hanya saja, opsi ini sulit dilakukan mengingat saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran 2020.
Pilihan paling memungkinkan adalah skenario kedua, memperpanjang waktu pelaksanaan program PEN hingga tahun depan. "Supaya di Januari, Februari juga terjadi aktivitas ekonomi di mana APBN bisa mendukungnya," ujar Sri dalam konferensi pers kinerja APBN per 31 Oktober secara virtual pada Senin (23/11).
Sri menjelaskan, skenario kedua memungkinkan kegiatan ekonomi dan konsumsi rumah tangga tidak mengalami jeda atau terhenti pada kuartal keempat, sehingga harus memulai dari nol pada kuartal kedua tahun depan. Hal tersebut akan menahan tren pemulihan ekonomi yang diharapkan bisa dimaksimalkan di kuartal kedua 2021.
Skenario serupa juga akan dilakukan terhadap transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Sri sudah meminta kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk membuat langkah-langkah dan dasar kebijakannya. Hal ini mengingat, banyak belanja daerah yang tidak terserap karena melakukan refocusing dan realokasi.
Sri menjelaskan, skenario perpanjangan waktu PEN sudah disampaikan dalam Undang-Undang APBN 2021. Tujuannya, agar belanja-belanja yang ditujukan untuk penanganan Covid-19 bisa berjalan optimal tanpa keterbatasan waktu.
"Ini salah satu inisiatif pemerintah dengan DPR karena Covid tidak mengikuti tahun anggaran, sehingga kita juga melihatnya dalam pengelolaan APBN harus tetap berjalan," katanya.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, realisasi PEN sudah menunjukkan akselerasi signifikan dengan rata-rata pertumbuhan tiap bulannya mencapai 31,8 persen.
Secara lebih rinci, penyerapan PEN tertinggi terjadi pada klaster perlindungan sosial dan dukungan UMKM yang masing-masing di level 82,4 persen dan 84,1 persen. Sementara itu, klaster kesehatan terealisasi 38,4 persen dan sektoral Kementerian/ Lembaga dan pemda di kisaran 53,6 persen.
Tingkat realisasi insentif usaha baru 36,7 persen, sementara pembiayaan korporasi hanya 3,2 persen dari pagu.
Kunta berharap, penyerapan pada sisa dua bulan terakhir di tahun ini dapat terakselerasi dengan pencairan beberapa program seperti subsidi gaji dan program baru, bantuan guru honorer, pada November. "Selain itu, mulai ada pencairan PMN (Penyertaan Modal Negara) di Desember dan pembiayaan korporasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika