REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim bersama KPU dan Bawaslu Jatim melakukan pemantapan sinergi dan koordinasi terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut, sinergitas dan koordinasi perlu digalakkan sebagai bentuk komitmen seluruh elemen agar penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan dengan tertib, serta terhindar dari munculnya klaster baru Covid-19.
“Momentum ini sekaligus membuktikan konsistensi kita, bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember nanti, kami bersama Forkopimda dan seluruh elemen terkait lainnya terus mengupayakan secara maksimal untuk mencegah terjadinya kluster baru Covid-19,” kata Khofifah di Surabaya, Selasa (1/12).
Khofifah mengklaim, pemangku kepentingan secara intens dan masif terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada serentak. Aparat keamanan yakni TNI-Polri juga diakuiya terus berupaya secara maksimal agar situasi keamanan tetap kondusif untuk mendukung gelaran Pilkada serentak mendatang.
Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, indikator keberhasilan ideal Pilkada serentak 2020 adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Selain itu, setiap tahapan Pilkada berjalan lancar, angka pelanggaran atau sengketa rendah, situasi pasca Pilkada aman, damai, sejuk, serta tidak adanya lonjakan penyebaran Covid-19.
Nico pun menekankan kepada jajarannya untuk melaksanakan patroli sinergitas TNI-Polri-Pemda selama masa tenang, mambantu Satpol PP dalam tugasnya menurunkan alat peraga kampanye, serta meningkatkan pelaksanaan patroli cyber dalam mencegah hoaks, black campaign, hate speech, dan sebagainya.
Nico juga meminta jajarannya turut serta mengawal dan mengamankan proses distribusi logistik Pilkada, mengantisipasi money politic, serta memperkuat anggota Polri yang bertugas dalam pengamanan Pilkada dengan Alat Pelindung Diri (APD). “Sekali lagi kami juga menekankan agar segenap anggota Polri menjunjung tinggi netralitas dan integritas Polri serta mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya, serta sikap Polri sendiri adalah netral,” ujarnya.
