REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO - Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memutuskan kenaikan biaya kuliah sebesar 2,5 persen untuk tahun ajaran 2021/2022. Persentase kenaikan tersebut di bawah rata-rata kenaikan tahun-tahun sebelumnya lantaran masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Rektor UMS, Sofyan Anif, mengatakan, pimpinan universitas telah melakukan rapat koordinasi untuk menentukan besaran biaya perkuliahan tahun ajaran 2021/2022.
"Akhirnya kami putuskan, biasanya ada kenaikan 5 persen karena inflasi, sekarang kami putuskan hanya naik 2,5 persen karena pandemi," kata Sofyan Anif kepada wartawan di Gedung Induk Siti Walidah kantor pusat UMS, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (1/12).
Rektor menyatakan, sebagai kampus menengah ke bawah, UMS tidak semata-mata mencari keuntungan. Sebab, pendidikan tidak boleh untuk mencari keuntungan.
"Kenaikan 2,5 persen kalau dihitung inflasi malah minus. Tapi kalau tidak kami naikkan, kami jauh akan rugi. Insya Allah dengan naik 2,5 persen lebih manfaat dan barokah," ucap Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan FKIP UMS tersebut.
Di sisi lain, UMS memberikan keringanan terhadap mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 berupa dispensasi perpanjangan pembayaran SPP. Dispensasi diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya terkena PHK atau dirumahkan, serta yang orang tuanya terpapar Covid-19.
"Kami memberikan dispensasi kepada yang terdampak Covid-19. Pengalaman yang sudah, biasanya yang awal masuk, kalau yang masuknya sebelum pandemi itu sudah bayar. Bentuk dispensasi yang diminta wujudnya penundaan SPP. Kami tawarkan berapa lama. Ada yang minta digratiskan," kata Sofyan Anif.
Rektor menyebut, permintaan dispensasi pembayaran SPP cukup banyak. Namun, pimpinan kampus melakukan seleksi sebelum memutuskan mengabulkan dispensasi.
Selain permintaan dispensasi, ada mahasiswa yang mengusulkan pembayaran SPP disesuaikan dengan musim panen. Sedangkan bagi mahasiswa yang tidak terdampak pandemi Covid-19, UMS menawarkan jalur beasiswa kader Pemuda Muhammadiyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika