Dalam Webinar Desa Seri Ketiga dengan tema “Menggali Potensi Permodalan BUMDes”, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan salah satu kendala yang dihadapi BUMDes adalah permodalan. Alasannya, belum banyak sektor swasta dan lembaga keuangan yang mau mendanai BUMDes karena belum memiliki badan hukum.
Webinar ini merupakan bagian rangkaian program pelatihan untuk para perangkat dan masyarakat desa pelaku BUMDes. Dua seri sebelumnya memfokuskan pada tema “Adaptasi Bisnis BUMDes pada Masa Normal Baru” dan “Optimalisasi Aset Desa untuk Pengembangan BUMDes”.
Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi belakangan ini memberikan tantangan baru yang lebih berat dalam program pengembangan BUMDes. Namun, di waktu yang bersamaan diyakini juga muncul berbagai peluang baru yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes.
Abdul Halim Iskandar mengapresiasi upaya PT Djarum sebagai pihak swasta yang melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekaligus mendukung tujuan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pemerintah.
Mengingat, kehadiran BUMDes memang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan juga sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa. Hal ini menjadi penting karena BUMDes merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut Public Affairs Senior Manager PT Djarum Purwono Nugroho, program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes harus disesuaikan dengan kondisi pandemi agar BUMDes siap bangkit kembali tahun depan.
“Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan kepada perekonomian nasional. Namun diharapkan BUMDes ini bisa menjadi penggerak mulainya kembali roda perekonomian yang berawal dari desa,” kata Purwono.
Program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes dilakukan PT Djarum dan Lokadata.id diawali dengan melakukan riset dan pemetaan secara mendalam yang didukung sistem pengawasan capaian SDGs secara sistematis dan terintegrasi. Sistem ini menggunakan wadah bernama Dashboard Lokadata yang memuat data-data temuan capaian SDGs dari level provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa.
PT Djarum bersama Lokadata.id telah konsisten melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes sejak tahun 2018 khususnya di Kabupaten Kudus. Program ini dilakukan antara lain dengan melakukan sejumlah pelatihan peningkatan kapasitas pengurus desa dan kapabilitas pengelolaan BUMDes yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus.
Salah satu hasil temuannya menunjukan bahwa minimnya kontribusi BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan karena terbatasnya kualitas SDM, tata kelola BUMDes, hingga minimnya pemahaman potensi desa yang dimiliki sebagai basis usaha BUMDes.
Secara berkelanjutan pelatihan diperdalam dengan menu intervensi terhadap empat BUMDes yang telah eksis dan memiliki potensi besar. Keempat BUMDes tersebut memiliki diferensiasi unit usaha dengan keunggulannya masing-masing, yaitu Desa Rahtawu dengan BUMDes unit usaha wisata dan unit produk kopi, Desa Garung Lor dengan BUMDes unit usaha pengelolaan sampah, Desa Glagah Kulon dengan BUMDes unit produk madu, dan Desa Megawon dengan BUMDes unit produk sangkar burung.
Selain itu PT Djarum juga menggandeng platform e-commerce Blibli.com dalam melakukan pendampingan teknis ke sejumlah pengelola BUMDes terkait pemasaran secara daring. Salah satu BUMDes yang berkembang pesat adalah BUMDes unit produk madu di Desa Glagah Kulon. Produk madu dengan merek Madu Muria ini telah memiliki standar kualitas dan strategi pemasaran yang baik. Hal ini tidak terlepas dari pendampingan teknis secara intensif dari Blibli.com tentang pemasaran kreatif secara daring untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
Purwono menambahkan PT Djarum akan terus melanjutkan komitmen mendukung pencapaian tujuan SDGs melalui BUMDes. Dalam jangka panjang ia berharap melalui program ini, dari 123 desa yang ada di Kabupaten Kudus masing-masing memiliki sedikitnya satu BUMDes yang tumbuh dengan baik dan mendorong perekonomian masyarakatnya. “Dengan semakin banyak BUMDes yang mampu mengelola potensi ekonomi dan sumber daya desa dengan baik,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika