REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU)  belum bisa menyebut angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 meski pencoblosan sudah digelar beberapa hari lalu. KPU beralasan hal itu lantaran semua tahapan pilkada belum selesai. 

Namun, KPU optimistis angkanya mencapai 70 persen lebih. "Laporan dari daerah, kecenderungan partisipasi bisa mencapai 70 persen atau lebih,” ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam sebuah diskusi daring, Jumat (11/12).

Meski target tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen, angka tersebut dinilai cukup memuaskan. Karena pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 bukan merupakan hal yang mudah.

Di samping itu, ia melihat adanya kenaikan tingkat partisipasi pemilih sejak pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014. Saat itu, angka partisipasi pemilihnya mencapai 75,11 persen meski pada Pilpres 2014 mengalami penurunan ke angka 69,58 persen. 

Sedangkan pada Pemilu legislatif  2019, partisipasi pemilih mencapai 81,69 persen, sementara pilpres mencapai 81,97 persen. "Tren naik terus berlanjut di Pilkada 2015, 2016, dan 2017. Bahkan pada Pemilu 2019 mencapai angka partisipasi tertinggi,” ujar Arief.

Kendati demikian, Arief mengklaim, pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember lalu berjalan baik meskipun ada sejumlah kendala dan kelalaian selama tahapannya."Beberapa kejadian itu memang menyebabkan ketidaksempurnaan proses penyelenggaraan Pilkada 2020," ujar Arief.

Beberapa hal yang menjadi kendala adalah soal keterlambatan logistik di sejumlah daerah yang disebabkan oleh kondisi cuaca, daerah, dan masyarakat. Selain itu, ada ketidakpahaman penyelenggara dan pemilih terkait proses Pilkada 2020.

Ia mengatakan, Pilkada 2020 akan menjadi bahan evaluasi pihaknya dalam pelaksanaan pemilihan di masa depan. KPU bersama pihak terkait akan lebih berkoordinasi agar pelaksanaannya di tahun-tahun berikutnya berjalan lebih baik.

"Catatan atas kelemahan kekurangan di beberapa tempat tentu akan menjadi pembelajaran kita," ujar Arief.