REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman merupakan cerminan penghormatan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Ia mengatakan di negara yang berasaskan hukum, seperti Indonesia, demokrasi dan penegakan HAM merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan.

"Pemilihan kepala daerah secara langsung telah dilaksanakan dengan baik, aman, damai, dan dalam suasana yang penuh sukacita. Ketika kita sedang menjalankan demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat, sesungguhnya sedang memunculkan wajah asli dari HAM di Indonesia," kata Yasonna saat memberi sambutan dalam upacara peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (14/12).

Demokrasi, menurut Yasonna, sebagai cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM, sedangkan pelaksanaan demokrasi itu sendiri juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM. Adapun keseriusan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang HAM mendapat pengakuan serta apresiasi dari internasional.

Menurut Yasonna, apresiasi pihak internasional itu menjadi indikasi bahwa Indonesia dipandang sebagai teladan bagi negara-negara lain. Ia berpendapatn terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kelima kalinya pada tahun 2020 telah memberikan bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional yang begitu besar bahwa pemerintah Indonesia mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan HAM. Bahkan, menjadi role model bagi negara-negara lain.

Aktivitas Indonesia dalam memajukan HAM di dalam negeri pun, kata Yasonna, memperoleh sambutan dan dukungan dari masyarakat internasional maupun berbagai pihak lain. Salah satu contoh aktivitas itu adalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang tidak pernah terputus pelaksanaannya sejak 1998 hingga sekarang.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat kabupaten/kota peduli HAM. Program ini disebutnya sebagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kemenkumham untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar manusia di daerah.

Apresiasi serupa disampaikan Yasonna kepada jajaran kanwil kemenkumham yang giat menjalankan program Pelayanan Publik Berbasis HAM. "Sebagai sebuah program, Kabupaten/Kota Peduli HAM menjadi signifikan ketika animo pemerintah daerah semakin tinggi untuk mencapai predikat Peduli HAM. Hal ini tentu menjadi jalan masuk bagi Pemerintah untuk makin meningkatkan komitmen penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM," kata Yasonna.

Acara tersebut turut diisi sambutan virtual dari Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta dihadiri langsung oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.